NUSANTARANEWS.CO, Ponorogo – Adanya gerakan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Ngabar, Jum’at (21/4) lalu dengan mengangkat permasalahan infrastruktur yang ada di Ponorogo pihak HMI Cabang Ponorogo selalu mendukung dan siap menfasilitasi gerakan tersebut kedepannya.
Menurut Husen Efendi selaku Ketua Umum HMI Ponorogo dalam Pers Releasenya menyampaikan bahwa Pengurus HMI Cabang Ponorogo mengecam dengan adanya redaksi di media cetak yang telah mencantumkan pemberitaan HMI Komisariat Ngabar pada tanggal 22 April 2017 terkait aksi HMI Komisariat Ngabar yang dibubarkan oleh Polres.
“Pada redaksi terlihat bahwa redaksi yang tercantum terlihat mendiskreditkan organisasi kemahasiswaan sebagai agen of change dan agen of control, padahal apa yang disampaikan oleh kawan-kawan HMI Ngabar adalah permasalahan yang memang benar-benar perlu diperhatikan oleh pemerintah,” papar Husen Efendi didampingi M. Dani Butar-Butar selaku Sekretaris Umum HMI Ponorogo.
Menurutnya, redaksi yang seharusnya menjadi sorotan bukan permasalahan HMI Demo Tidak Berizin. “Akan tetapi apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan HMI Komisariat Ngabar yaitu Infrastuktur Ponorogo khususnya Jalan Rusak. Kita tahu bahwa banyak sekali jalan yang rusak di Ponorogo dan perlu penanganan cepat. Jika dalam perbaikan itu memerlukan prosedur yang cukup lama maka agar tidak terjadi miss antara masyarakat dengan pemerintah sebaiknya pemerintah memberikan tanggapan lewat media cetak atau media televisi sudah sejauh mana kinerja pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di Ponorogo,” terangnya.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa media cetak sebagai sarana informasi kepada masyarakat seharusnya memberikan informasi terkait permasalahan yang ada di Ponorogo kepada pemerintah.
“Bukan malah mendiskreditkan organisasi kemahasiswaan, kawan-kawan HMI Komisariat Ngabar karena aksi itu untuk masyarakat Ponorogo. Dan kita tahu permasalahan di Ponorogo banyak yang belum terselesaikan seperti DAK yang masih terhutang, Rekening Banaran yang tidak mempunyai legal standing dan warga waduk Bendo yang nasibnya terkatung-katung tidak jelas terkait relokasi dan ganti rugi lahan,” bebernya.
Pun secara gamblang Husen Efendi menambahkan, seharusnya media menyoroti permasalahan itu bukan sebagai tempat pencitraan, menyudutkan salah satu pihak, bahkan menutupi permasalahan yang seharusnya diungkap. “Dan jika kawan-kawan HMI Komisariat Ngabar melaksanakan demo tanpa izin berarti terlihat jelas bahwa kinerja inteligen yang ada di Ponorogo lemah, koordinasi dengan OKP kurang baik,” imbuhnya.
Menurutnya, jika terjadi kecolongan itu wajar, ketidaktahuan kawan HMI Komisariat Ngabar juga tidak terlepas dari sosialisasi aturan-aturan kepolisian yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. “Jika sosialisasi aturan tersebut dilaksanakan kesalahan semacam itu dapat diminimalisir,” bebernya.
Lebih lanjut, Husen menambahkan, dengan adanya kesalahan dan permsalahan yang ada di Ponorogo terlihat bahwa kinerja pemerintah Ponorogo kurang maksimal.
Pewarta: Muh Nurcholis
Editor: Achmad Sulaiman
