NUSANTARANEWS.CO, Kulon Progo – Paguyuban Gerbang Bintang Selatan (BGS) menolak pelibatan warga luar Kulon Progo dalam penyelesaian konflik di lahan bandara baru Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon. Mereka mendesak konflik tersebut diselesaikan masyarakat lokal.
“Jika dibandingkan, antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan bandara lebih besar masyarakat yang pro terhadap pembangunan bandara. Tidak ada 1 % masyarakat terdampak yang menolak keberadaan bandara internasional tersebut. Sedangkan masyarakat Kulon Progo secara keseluruhan lebih banyak mendukung keberadaan bandara internasional tersebut demi meningkatkan kesejahteraan,” kata GBS dalam sebuah pernyataan tertulis seperti dikutip redaksi, Selasa (16/1/2018).
Diketahui, pada 8 Januari 2018 lalu PT Angkasa Pura (AP) I Yogyakarta melanjutkan proses pembebasan lahan (land clearing) lokasi pembangunan bandara. Pelaksanaan pembebasan lahan ini dihadang warga yang tak ingin melepaskan lahan miliknya.
Pembebasan lahan sendiri sempat menimbulkan kericuhan di lapangan. Warga dan relawan menghadang saat peralatan berat AP I Yogya hendak menggarap lahan dan tanaman warga.
Menurut GBS, konflik tersebut akan menjadi penghambat proses pembangunan bandara karena diliput secara luas oleh media. Sehingga, segera menjadi konflik nasional karena peran media yang memperkuat dan meluaskan berita konflik kekerasan yang terjadi atas masyarakat yang bertahan dan pemerintah yang diwakili oleh pihak keamanan dan pemerintah daerah.
“Dalam berbagai peristiwa yang mengulas konflik tersebut tidak seimbang, karena media masa lebih memperkuat pihak demonstran yang lebih ditonjolkan. Dalam peristiwa tersebut, alasan kekerasan menjadi penentu keberpihakan media dan masyarakat luas. Media tidak memuat animo masyarakat Kulonprogo yang pro terhadap pembangunan bandara internasional tersebut,” katanya.
GBS sendiri berada di pihak yang pro dengan pembangunan NYIA. Ketua GBS, Gendut Minarto menuturkan, alasan perkumpulannya mendukung pembangunan bandara karena merupakan bagian dari agenda pembangunan Kulon Progo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Membangun Kulon Progo dan meningkatkan kesejahteraan menjadi penting, mengingat pembangunan infrastruktur wilayah masih sangat kurang dan angka kemiskinan tinggi,” kata Gendut kepada NusantaraNews, Selasa (16/1/2018).
“Hal inilah yang menjadi penyemangat masyarakat Kulonprogo untuk bangkit, mendukung keberadaan bandara internasional dan perubahan nasib sosial masyarakat untuk makin sejahtera,” tambahnya.
Terkait penyelesaian konflik, Gendut mengatakan pihaknya mengusulkan kepada AP I dan Pemda Kulon Progo untuk tidak melibatkan pihak luar daerah.
“Bupati Kulon Progo (harus) turun ke lapangan secara aktif menyelesaikan konflik pembangunan NYIA yang sedang berlangsung. Membangun kesepahaman dengan warga pro ataupun kontra dalam pembangunan NYIA dalam sebuah dokumen kesepakatan tanpa pelibatan warga luar Kulonprogo atau masyarakat terdampak,” pintanya. (red)
Editor: Redaktur