NUSANTARANEWS.CO – Pembangunan infrastruktur perkeretaapian seperti Stasiun Kereta Api (KA), jalur rel KA, dan lain sebagainya termasuk urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan Presiden Joko Widodo. Adanya Dirjen perkeretaapian di Kemenhub sebagai bukti betapa perkeretaapian itu urusan pemerintahan. Apakah kinerja Jokowi baik dan berhasil urus infrastruktur perkeretaapian? Data, fakta dan angka berikut ini akan membantu menjawab pertanyaan tersebut.
Pada saat kampanye lisan Pilpres, Jokowi tidak begitu menonjolkan janji pembangunan perkeretaapian. Akan tetapi, mulai menonjol saat kampanye tertulis, Nawa Cita, Jokowi berjanji: 1) Pembangunan monorail atau underground menghubungkan Bandara dengan pusat kota, pelabuhan dengan pusat kota, lingkar dalam kota dengan lingkar luar kota; 2) Pembangunan Rel KA baru untuk menghubungkan antar kota; dan 3) Pembangunan Rel KA (Rel ganda) antar kota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Baca:
Studi NSEAS Ungkap Kinerja Jokowi dalam Mengurus (Infrastruktur) Perumahan Rakyat
Studi NSEAS Bongkar Kinerja Jokowi Urus Infrastruktur Sumber Daya Air
Peneliti NSEAS Sebut Kinerja Jokowi Buruk Urus Ketahanan Pangan
Setelah Jokowi jadi Presiden, Kemenhub menggelontorkan anggaran sekitar Rp. 234 triliun hingga 2019 untuk sarana dan prasarana transportasi massal berbasis rel di luar Jawa. Berikut ini janji dan rencana Jokowi bangun infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa. Sangat mengagumkan!
Rencana pembangunan KA antar Kota/Trans Sumatera, yakni: jalur KA baru Bireun-Lhokseumawe-Langsa-Besitang; Rantau Prapat; Duri-Dumai; Duri-Pekanbaru; Pekanbaru-Muaro; Pekanbaru-Jambi-Palembang; Simpang-Tanjung Api-api; Jalur ganda Prabumulih-Kertapati; Rajosari/Km3-Bakauni; Jalur ganda Baturaja- Martapura; Jalur ganda Muara Enim-Lahat; Jalur ganda Cempaka,-Tanjung Karang;Jalur ganda Sukamenanti-Tarahan Reaktivasi jalur KA Binjai-Besitang; Padang Panjang-Bukit Tinggi-Payakumbuh; Pariaman-Laras-Sungai Limau; Muaro Kalaban-Muaro.
Pembangunan KA perkotaan di Sumatera mencakup: Jalur ganda KA Medan-Araskabu-Kuala Namu; Padang-Bim dan Padang-Pariaman; Batam Centre-Handara -Hang Nadim; Palembang Monorail. Kemudian, pembangunan KA akses Bandara: Peningkatan Kuala Namu, Medan; Minangkabau, Padang; Hang Nadim, Batam; Sultan Mahmud Badaruddin II. Dan pembangunan KA akses Pelabuhan: Lhokseumawe, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Tanjung Apiapi, Panjang, Bakauhuni.
Selanjutnya Koridor Pulau Kalimantan mencakup al. pembangunan KA khusus batubara/akses pelabuhan Skema KPS: Muara Wahau-Muara Bungalon; Murung Raya-Kutai Barat-Paser-Panajam Paser Utara-Balikpapan; Puruk Cahu-Mangkatib.
Koridor Sulawesi mencakup: Jalur KA baru Menado-Bitung; Bitung-Gorontalo-Isimu; Pare-Pare-Mamuju; Makasar -Pare-Pare; Makasar-Sungguhminasa-Takalar-Bulukumba-Paranoid; Mamuju-Palu-Isimu. Utk pembangunan KA perkotaan:Makasar dan sekitarnya; Manado. Pembangunan KA akses Bandara/pelabuhan, mencakup Bandara Sultan Hasanudin; Pelabuhan Garonggong, Pelabuhan New Makassar, dan Bitung.
Koridor Papua terdiri dari satu jalur baru, yakni Sorong-Manokwari.
Daftar rencana pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar pulau Jawa ini mengesankan keberpihakan Jokowi terhadap pembangunan luar Jawa. Tetapi, itu hanya sekedar daftar untuk pencitraan tanpa realisasi signifikan dalam realitas obyektif. Daftar rencana pembangunan ini hanya tercatat di dalam dokumen perencanaan, tanpa fakta atau tidak ada dalam realitas obyektif.
Bahkan, Jokowi diklaim memantau langsung 23 Proyek Perkeretaapian termasuk dlm PSN (Proyek Strategis Nasional) (04 September 2017). PSN dimaksud terdiri atas 15 proyek pembangunan prasarana dan sarana KA Antarkota, dan 8 proyek lain utk KA Perkotaan.
Baca juga:
Menolak Lupa Kinerja Jokowi Urus Politik dalam Negeri
NSEAS: Kinerja Jokowi Urus Otonomi Daerah Jauh dari Kata Berhasil
Menyorot Kinerja Jokowi Urus Komunikasi dan Informatika
Kinerja Jokowi Urus Politik Luar Negeri Buruk
Mencermati Kinerja Jokowi Urusi Perekonomian Indonesia
Berdasarkan sumber pendanaan, dari 23 proyek tsb., 15 proyek bersumber APBN, 5 proyek dilaksanakan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 3 proyek bersumber investasi. Kelima proyek PSN menggunakan skema KPBU adalah pembangunan Jalur KA lintas Puruk Cahu-Bangkuang, Jalur KA Prov Kaltim, Jalur KA lintas Muara Enim-Pulau Baai, Jalur KA lintas Tanjung Enim-Tanjung Api-api, dan pembangunan LRT DKI Jakarta. Sedangkan tiga proyek PSN didanai oleh investasi yaitu pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC, serta pembangunan KA Bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan LRT Jabodetabek investasi PT KAI (Persero).
Proyek PSN KA Cepat Jakarta-Bandung ternyata mengkrak. Konon BUMN kita dirugikan. Menteri BUMN Rini Soemarno sendiri mengakui, pembebasan lahan baru mencapai 56,5 %. Akibatnya, proyek molor dari target. Tidak mungkin sesuai target selesai 2019. (Tempo.Co, 21 Maret 2018). Selain itu, pembangunan KA Bandara Soekarno Hatta sungguh dari perencanaan hingga konstruksi kerjaan era SBY. LRT Jabodatabek mangkrak kekurangan pembiayaan.
Setelah lebih 3 tahun Jokowi jadi Presiden, tercapaikah target pembangunan infrastruktur perkeretaapian? Pihak Pemerintah sendiri pesimis tercapai. Sebagai contoh, pengakuan Menhub, Budi Karya, belum cukup optimistis. Ia menunjukkan, target pembangunan jalur KA baru 2015-2019 sepanjang 3.258 km, baru bisa teralisasi sejak 2015-2017 hanya 388,3 Km atau kurang 15 %. Seharusnya tahun ketiga ini sudah 60 %. Kinerja Jokowi urus perkeretaapian ini sangat buruk.
Pengakuan Menhub belum bisa tercapai target maksimal karena selama ini jalur KA cukup panjang itu di Kalimantan. Harga batubara belum pulih, sehingga investor sudah mendapatkan izin (membangun rel) belum melaksanakan. (KONTAN.CO.ID – JAKARTA, 14/12). Senada Menhub, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Zulfikri mengakui masih banyak pembangunan rel baru yang berproses untuk mencapai target. Ia lalu berjanji, pd 2018 pihaknya akan fokus dalam penyelesaian Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dengan target pembangunan 626 km jalur kereta baru dan 15 Km rehabilitasi rel.
Juga Media Tata Ruang (25 Des.2917) membeberkan pengakuan Pemerintah, masih mengejar target pembangunan jalur KA sekitar 2.869 Km dua tahun mendatang. Target pembangunan proyek jalur KA 2015-2019 sepanjang 3.258 Km, tetapi baru terselesaikan 388,3 Km. Khusus untuk tahun 2017, Pemerintah klaim, telah membangun jalur kereta baru 175 Km, terfokus pada jalur Trans Sumatera, beberapa secara parsial di Sumut, dan Sumsel.
Intinya setelah 3 tahun Jokowi jadi Presiden, tidak berhasil mencapai target pembangunan perkeretaapian. Jika dibandingkan prestasi era SBY (2010-2014) ternyata jauh lebih tinggi dan baik. Sesuai data, fakta dan angka dari Renstra Kemenhub 2015-2019, prestasi era SBY antara lain 1) Pembangunan jalur KA baru, termasuk jalur ganda, 922 Km’sp; 2) Rehabilitasi jalur KA 73 Km’sp; 3) Peningkatan jalur KA termasuk reaktivasi 923 Km’sp; 4) Pengadaan Rel 1.296 Km’sp; 5) Pembangunan/peningkatan jembatan KA 501 unit; 6) pembangunan/rehabilitasi bangunan stasiun/operasional 80 paket; dan 7) Pengadaan prasarana perkeretaapian 38 paket.
Baca: Studi NSEAS Ungkap Kinerja Joko Widodo Urusi (Infrastruktur) Perhubungan Udara
Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 3 tahun, baru berhasil membangun 388 Km jalur KA, sementara era SBY utk 5 tahun 922 KM. Bagaimanapun, 5 tahun era Jokowi capaian pembangunan jalur KA ini mustahil mencapai 922 Km seperti capaian era SBY.
Tim Studi NSEAS tidaklah berlebih-lebihan jika berkesimpulan: kinerja Jokowi urus infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target diharapkan khususnya pembangunan baru jalur KA.
Penulis: Muchtar Effendi Harahap, Tim Studi NSEAS