NUSANTARANEWS.CO – Wacana pembebasan WNI yang disandera oleh kolompok teroris Abu Sayyaf di Filipina terus berlangsung. Akan tetapi, untuk realisasinya masih dalam proses persiapan dan perencanaan. Berbagai pihak sempat berharap besar terhadap hasil pertemuan tiga Menhan dari tiga negara yang bertautan dengan laut Sulu sebagai batas antara ketiga negara tersebut yakni Indoneisa, Malaysia, dan Filipina.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga Menhan sepakat untuk menjamin kemanan maritim, khususnya di wilayah perairan perbatasan antara tiga negera tersebut. Include di dalamnya juga rencara pembebasan beberapa WNI yang sedang tersandera di markas Abu Sayyaf.
Mengingat wacana pembebasan ini terus digulirkan dan belum adanya tanda-tanda pelaksanaannya kapan, Kepala Pusa Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman menyampaikan melalui lama resmi Pusat Penerangan TNI bahwa, TNI terus mempersiapkan pasukan khusus. Pasukan yang dimaksud adalah pasukan khusus gabungan tiga matra TNI dalam rangka pembebasan WNI yang tersandera di Filipina Selatan.
Menurut keterangan Kapuspen, mereka siap bergerak ke posisi penyandera jika perintah diberikan kepada mereka. “Panglima TNI telah menyiapkan pasukan, jadi kalau diperlukan kapanpun kami siap,” katanya di Jakarta, Jumat (12/8).
Sampai di sini, rupanya pertemuan tiga Menhan tiga negara tersebut, belum sepenunya memberikan pengaruh terhadap pembebasan WNI di Filipina Selatan. Sebab pengerahan pasukan yang disiapkan TNI baru akan dijalankan apabila ada koordinasi dan kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina. Dimana sekarang pasukan militer Filipina, dibantu Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) juga tengah mengupayakan pembebasan sandera.
Info terakhir menyebutkan bahwa, empat kelompok Abu Sayyaf telah tewas dalam pertempuran dengan MNLF di Sulu, Filipina. Salah satunya disebut sebagai salah seorang pemimpin senior kelompok bersenjata itu. “Di sana sekarang sedang ada upaya besar-besaran dari tentara Filipina, mereka sudah bisa melumpuhkan beberapa dari anggota Abu Sayyaf. Kami berusaha mengikuti perkembangan mereka,” kata Kapuspen.
Sementara itu, sampai saat ini, yang menjadi kendala adalah konstitusi negara kepulauan itu, yang melarang militer negara lain beroperasi militer kombatan di sana. Sehingga intervensi dan operasionalisasi militer Indonesia di Filipina menjadi terhalang. Karena itu, jika Filipina meminta bantuan dalam upaya pembebasan WNI di sana, maka TNI akan langsung bergerak. “Sampai sekarang belum ada (permintaan). TNI pada prinsipnya siap. Seandainya diperlukan kami sudah siap,” papar Tatang Sulaeman. (Sule/Red-02)
