NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam Rangka meningkatkan kapasitas SDM bidang kehumasan, Tim Humas Jasa Raharja Cabang Utama mengadakan Pembinaan Teknis Bidang Kehumasan dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memberikan motivasi baru, semangat baru, re-charger dan refresh ilmu yang berkaitan dengan pembuatan konten media sosial, kehumasan dan media lini masa lainnya.
Training diiikuti 30 orang dari berbagai satuan kerja seluruh Indonesia, Sabtu (1/10), berlangsung di Gedung Lantai 4. Hadir sebagai narasumber salah seorang tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke S.pd., M.Sc., M.A., dan Mung Pujanarko S. Sos. S.I.Kom., Dosen Universitas Jayabaya.
Dalam penyampaian materi, Wilson Lalengke menyampaikan tujuan training ini agar humas ke depan dapat menampilkan peforma yang lebih prima dan menghasilkan produk kehumasan yang lebih inovatif, kreatif dan berkualitas sesuai dengan standar dan tata cara 5W 1H yang baik dan benar. “Tantangan di era digitalisasi, humas harus dapat menyesuaikan dengan era saat ini terutama di bidang informasi publik. Dengan dilakukannya training ini bidang kehumasan dapat mengemas informasi secara cepat dan sesuai standar,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.
Bertempat di Gedung Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta para peserta yang notabene adalah bagian humas di masing-masing bidangnya terlihat sangat antusias dalam mengikuti alur materi yang di sampaikan oleh kedua pemateri/narasumber. Dalam memberikan materi terlihat baik pemateri atau pun para peserta sangat serius untuk memahami tentang teknis-teknis di dalam kehumasan khususnya pada berita acara pembuatan laporan kejadian dan cara cepat menyampaikan berita yg berstandar 5W 1H.
Sementara itu, Kasubag Humas Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Lousiana Margareth Salaki, S.H., A.WP, berharap melalui pelatihan itu, BPK akan terlihat semakin bagus dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sehingga menentukan kebijakan dalam membangun reputasi lembaga. “Dalam konteks manajemen risiko, ada risiko reputasi yang harus dikelola agar bernilai positif,” tambah Lousiana.
Untuk itu, Humas di setiap Kementerian atau Lembaga harus melakukan media monitoring secara aktif dengan memperhatikan isu publik yang terkait kementerian atau lembaga. “Kegiatan humas atau publik relations saat ini menjadi hal penting yang harus dibangun oleh pemerintah kepada publik sebagai cara memberikan edukasi serta rasa percaya di mata publik, bahwa pemerintah melakukan kerja nyata untuk pembangunan Indonesia demi meningkatkan daya saing dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Adi/Red)
