NUSANTARANEWS.CO – Sikap Tak Terpuji KPK Soal Skandal RS Sumber Waras Jadi Tontotan Publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mempertontonkan sikap dan tindakan tidak terpuji dalam agenda pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Sikap dan tindakan tak terpuji dimaksud ialah perihal keengganan lembaga anti rasuah itu menindaklanjuti hasil audit investigasi RS Sumber Waras yang dilakukan BPK. Padahal, KPK sendiri yang memerintahkannya.
Dalam kasus itu, BPK BPK menganggap prosedur pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI menyalahi aturan karena Pemprov DKI membeli lahan senilai Rp800 miliar, lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar. (Baca: Beberapa Pimpinan KPK Dinilai Telah Jadi Alat Cukong dan Taipan)
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie angkat bicara tentang sikap dan tindakan KPK tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Marzuki menilai dalam kasus RS Sumber Waras KPK sudah tidak konsisten dalam proses penegakan hukum. “Sudah melakukan mal praktek. Patut dapat diduga bahwa ada kekuatan besar yang tidak mungkin berani dilawan oleh KPK sehingga mengambil sikap yang sangat tidak terpuji,” ucap Marzuki.
Seperti diketahui, KPK melalui Ketua pimpinannya Agus Raharjo beberapa hari lalu berujar bahwa penyidik tidak menemukan perbuatan melanggar hukum. Sementara, BPK menyimpulkan terjadinya sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras, meliputi dugaan penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga dan penyerahan hasil.
“Kalau orang meragukan audit BPK, yang berhak menggugurkan hanyalah Pengadilan, bukan opini, karena tidak ada lagi lembaga yang lebih tinggi dari BPK. KPK datang ke BPK untuk melakukan klarifikasi perbedaan tersebut, bukan melakukan kompromi, karena KPK bukan lembaga Politik,” terang politis Demokrat itu. (Baca: Pimpinan KPK Tak Berdaya Menghadapi Ahok)
“Aneh bin ajaib, dilakukan rapat tertutup, dihasilkan kesepakatan yang sangat memalukan dalam usaha pemberantasan korupsi. Ka BPK menyatakan siap mnerima konsekwensi apapun kalau hasil audit BPK ternyata salah. Harusnya tantangan ini diselesaikan via proses hukum. Bukan kompromi politik di ruang gelap. Inilah tuntutan keadilan, proses hukum yang transparan,” tambah dia.
Marzuki menyebutkan baik KPK maupun BPK keduanya sama-sama telah mempertontonkan tindakan yang memalukan. “Rakyat diberikan tontonan yang memalukan. Pertanyaan kita saat ini, apakah masih perlu KPK kalau KPK nantinya hanya menjadi alat kekuasaan. Bukan tidak mungkin siapa saja bisa dikriminalkan,” cetusnya. (Red/Uck)