NUSANTARANEWS.CO – Berkembangnya etnosentrisme dan primordialisme sempit serta fanatisme golongan perlahan telah menjerumuskan bangsa Indonesia ke jurang kehancuran. Belum lagi dengan fakta merosotnya pluralisme yang inklusif, merosotnya toleransi serta merosotnya kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai friksi yang ada secara santun, adalah bentuk-bentuk entropi bangsa yang berpotensi mencerai-beraikan bangsa ita yang heterogen.
“Saya curiga, berbagai bentrok di dalam negeri yang terjadi belakangan ini adalah upaya melemahkan negara kita, merupakan rekayasa dari luar yang ingin kita menjadi lemah dengan memanfaatkan emosi primordial agama dan suku yang ada,” ujar Siswono Yudo Husodo dalam sebuah artikelnya yang dikutip redaksi dari nusantaranews.co, Rabu (1/2).
Menurutnya, dalam suasana seperti itu adalah amat penting hadirnya sistem dan kepemimpinan yang dapat meredam berbagai bentuk entropi bangsa. “Setiap sistem berpotensi memiliki entropi, yaitu kekuatan didalam sistem yang oleh dinamika internalnya, bisa menjadi destruktif, yang dapat menghancurkan sistem itu sendiri; seperti dalam tubuh kita, terdapat entropi berupa sel-sel yang membentuk tubuh kita tetapi yang oleh aktivitasnya bisa berubah menjadi sel-sel cancer yang dapat membinasakan kita,” papar dia.
Ia menjelaskan, semua pihak yang mencintai bangsa dan negara Indonesia harus tetap tekun berusaha dengan berani dan bersabar dalam mewujudkan kehidupan negara yang berdasarkan Pancasila. “Di mana peran ormas menjadi penting sebagai juru bicara dalam mengembangkan ideologi nasional kita,” imbuhnya.
Ideologi nasional Pancasila, akan dapat lebih cepat berkembang dan mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari bila partai-partai politik yang ada mengemban fungsinya dengan baik. Sayangnya situasi kepartaian kita belum kondusif untuk itu, karena maraknya pragmatisme, politik transaksional dan money politics yang meluas.
“Selama sumber utama pembiayaan partai di negara kita belum dari iuran anggota, maka kehidupan kepartaian akan tidak sehat dan tidak kondusif untuk pembangunan ideologi nasional yang mantap dan tradisi politik yang anggun. Sebagai bangsa kita telah sepakat dan menyakini bahwa demokrasi-lah yang akan membawa kita pada kemajuan. Demokrasi melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat adalah sistem yang paling tepat pada waktu ini,” terang Siswono.
Sistem demokrasi yang sehat (bukan yang manipulatif), yang mengikut sertakan rakyat luas secara aktif, bersamaan dengan kesiapan para elit untuk secara sportif menerima kemenangan atau kekalahan dalam proses demokrasi serta pendewasaan rakyat untuk hidup damai dan rukun dengan orang-orang yang berbeda pandangannya adalah kondisi yang diperlukan. “Indonesia nyata-nyata sudah berupaya membangun HAM dan demokrasi meski masih harus berjuang mencapai kondisi idealnya,” tambah dia.
Selain itu, bagi Indonesia, yang sangat heterogen baik dalam konteks suku dan agama, harus dimengerti bahwa ada potensi besar terjadinya friksi internal. Dan karena letak geografis kita, berpotensi pula ada friksi dengan pihak eksternal, karena perbedaan kepentingan. Sekarang kita bisa membaca dengan jelas, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia diwarnai kepentingan Australia terhadap potensi minyak di Laut Timor. Kita bisa merasakan siapa yang bermain dibelakang gerakan-gerakan separatis yang ada sekarang. Kita juga masih mempunyai masalah perbatasan dengan Singapura dan Malaysia yang harus segera diselesaikan, sebelum ditunggangi kepentingan lain.
Sebagai bangsa yang heterogen, setiap anak bangsa perlu sadar untuk tidak mudah terpancing, karena banyak kepentingan lain yang tidak menginginkan kita menjadi negara yang makmur dan kuat. Jika ada yang mendorong penganiayaan pendeta di Bekasi, yang didorong harus berfikir, apa yang mau dicapai? Juga apa yang mau dicapai dari upaya menyulitkan umat lain mendirikan sarana ibadah disatu tempat. Dengan keyakinan kita masing-masing akan kebenaran agama yang kita anut, kita perlu berbesar hati memberi kemudahan pada putera-putera bangsa yang lain mendirikan sarana ibadahnya dan menjalankan ibadahnya masing-masing.
Terlepas dari itu, Siswono menuturkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menjamin proses demokrasi yang konstitusional. Demokrasi harus dipahami sebagai demokrasi yang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Dan bagi Indonesia, pluralitas dan kesetaraan serta saling menghormati antar warga bangsa yang majemuk ini adalah prinsip konstitusionalitas yang utama.
“Tidak semua hal bisa dilakukan atas nama demokrasi, dan ketidakpekaan elite politik terhadap kebhinekaan bangsa kita dapat mengantarkan negara kita kearah anarki dan membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa,” tandasnya. (Sego)