NUSANTARANEWS.CO, Nunukan -Ketua Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gugus Tugas Nunukan, Serfianus mengungkapkan alasan mengapa kebijakan karantina wilayah atau lockdown tidak diambil pemerintah di tengah situasi gawat menyusul penularan virus corona.
“Dalam hal ini saya kira keputusan Presiden Jokowi sangat tepat, yakni tak menerapkan social distance. Kita jangan bicara tentang lockdown-lah! Diterapkan status social distance saja, masyarakat di wilayah Nunukan pasti sudah sangat kesusahan,” ujar Selfianus di Nunukan, Kaltara, Kamis (26/3/2020).
Menurutnya, status lockdown akan ada kebijakan pemerintah untuk mengkarantina wilayah sehingga otomatis masyarakat di wilayah tersebut wajib berdiam diri di rumah.
“Dalam status tersebut, maka akan ada sikap dari Pemerintah untuk mengkarantina sebuah wilayah. Sehingga secara otomatis, masyarakat di wilayah itu wajib berdiam diri di rumah. Dan apabila dilanggar, maka pihak yang melanggar tersebut akan dihadapkan pada sangsi berupa denda hingga pidana,” jelasnya.
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 disebutkan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
Kedua, tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Selfianus mengatakan saat ini di Nunukan diterapkan status physocial distance, bukan social distance apalagi lockdown.
“Sangat berbeda pelaksanaanya antara physocial distance, social distance apalagi lockdown. Yang diterapkan saat ini adalah physocial distance yang mana kita masih bisa berinteraksi kendati meski menjaga jarak fisik,” ungkap Serfianus.
Kata dia, jangankan social distance dan lockdown, diterapkan status physocial distance saja masyarakat sudah kelabakan. Serfianus mencontohkan, dalam status physocial distance saja untuk saat ini perekonomian mikro sudah terpuruk. Apabila lockdown dia memastikan masyarakat Nunukan tak akan sanggup.
“Jujur saya sedih karena saat ini hampir semua pedagang kuliner atau pelaku usaha mikro lainnya mengalami penurunan omzet yang bahkan menyentuh angka 60 persen. Tapi sekali lagi, pada saat-saat seperti ini, kita dihadapkan pada keputusan yang dilematis,” ungkapnya. (san/eda)
