NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencanangkan untuk mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan.
Sebenarnya masalah swasembada pangan sudah sejak lama dibicarakan dan diusahakan di Indonesia. Jelas sekali pada permulaan Orde Baru, berarti tahun 1966, hal itu sudah mencuat. Indonesia pada tahun 1970-an merupakan negara pengimpor beras dalam jumlah besar. Setiap tahun harus didatangkan beras dari berbagai negara, termasuk AS, Jepang, Thailand, yang dengan sendirinya makan biaya nasional tidak sedikit. Hal ini sebetulnya amat memalukan, karena Indonesia mempunyai wilayah daratan yang luas dan banyak bagiannya adalah tanah subur. Sedangkan Jepang dan Korea yang hanya maksimum 30% daratannya dapat ditanami, tidak pernah mengimpor beras, malahan mungkin mengekspor.
Maka waktu itu dipikirkan bagaimana mengatasi kelemahan demikian yang menunjukkan rendahnya ketahanan pangan Indonesia yang mempengaruhi ketahanan nasional secara negatif . Kemudian disadari bahwa pangan bukanlah hanya beras. Itu perlu ditegaskan karena ada anggapan seakan-akan hanya beras bahan pangan yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa. Para pakar pertanian dan pakar pangan (food scientists) mengemukakan bahwa banyak bahan pangan di Indonesia yang tidak kalah nilai gizinya dari beras, seperti jagung, sagu, sorghum. Namun telah terjadi kesalahan sikap pada pemimpin bangsa ketika bagian bangsa Indonesia yang secara tradisional makanan pokoknya bukan-beras, dipengaruhi untuk beralih menjadikan beras makanan pokok. Suku-suku bangsa yang tadinya hidup kuat dan normal dengan jagung atau sagu sebagai makanan pokok, kemudian beralih ke beras. Timbul perasaan bahwa yang bukan pemakan beras adalah warga negara kelas dua. Akibatnya kebutuhan akan beras meningkat banyak sekali dan membuat Indonesia pengimpor beras terbesar di dunia.
Maka timbul niat untuk memperbaiki hal itu. Pemerintah menganjurkan produksi beras jagung agar jagung bertambah perannya sebagai bahan pangan, juga diusahakan pemanfaatan sagu kembali. Diadakan penelitian mengenai sorghum dan cara pengolahannya untuk menarik bagi rakyat Indonesia. Pendeknya, ada niat sehat agar rakyat Indonesia tidak terlalu tergantung pada beras.
Bersamaan dengan itu ada rencana melipatgandakan produksi beras. Direncanakan mechanized farming di perkebunan padi yang amat luas di Sumatra untuk memperoleh volume produksi tinggi. Produksi yang sudah ada yang dilakukan petani hendak ditingkatkan dengan penggunaan bibit lebih baik dan pertanian lebih intensif. Daerah pasang surut yang luas di Sumatra dan Kalimantan hendak dimanfaatkan untuk tanaman padi. Bersamaan itu diperluas produksi jagung. Demikian pula di banyak bagian Indonesia bagian Timur tanaman sagu kembali dihidupkan.
Dengan usaha itu Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto berhasil swasembada pangan pada tahun 1980-an. Atas keberhasilan itu Presiden Soeharto memperoleh penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia FAO.
Namun setelah Reformasi dengan segala perubahannya Indonesia justru kembali pada kekurangan produksi pangan dan harus mengimpor beras dan bahan pangan lain.
Memperhatikan hal itu semua, maka kenyataan bahwa Indonesia sekarang belum swasembada pangan dan harus impor beras dengan segala implikasinya, menunjukkan bahwa pelaksanaan Kepemimpinan dan Manajemen yang tidak tepat adalah sumber dari belum adanya Swasembada Pangan.
Sudah jelas kondisi alam mendukung, baik soal tanah dan iklim. Juga terjadi perbaikan prasarana, seperti pengairan, jalan desa. Produksi pupuk pun meningkat dengan makin banyaknya pabrik pupuk. Perbaikan mutu bibit juga diperoleh melalui kegiatan riset dan kerjasama dengan negara lain. Selain itu makin bertambah banyak pakar pertanian hasil IPB dan fakultas pertanian di banyak universitas. Kondisi keuangan Indonesia juga relatif baik setelah mengatasi Krisis Ekonomi 1997.
Perlu kita sadari bahwa Indonesia telah menjadi cemoohan bangsa lain, terutama yang kurang beruntung dalam Sumber Daya Alam. Contoh yang baik adalah apa yang penulis alami di Jepang ketika menjadi Duta Besar di negeri itu.
Dalam omongan kelakar seorang pejabat Jepang mengatakan : Mari kita lakukan tukar menukar antara Indonesia dan Jepang. Kita bangsa Jepang pindah ke Kalimantan dengan meninggalkan segala kemajuan yang sekarang sudah ada di negeri Jepang. Indonesia tetap memiliki bagian lain wilayahnya di luar Kalimantan dan ditambah dengan seluruh Jepang. Semua kemajuan yang telah tercipta di Jepang juga jadi milik Indonesia. Saya yakin bahwa setelah 50 tahun Kalimantan yang telah berubah menjadi Jepang itu akan lebih maju dan sejahtera dari pada seluruh wilayah yang dikuasai Indonesia, termasuk bekas wilayah Jepang., demikian kelakarnya. Meskipun timbul rasa dongkol saya hanya balas dengan kelakar bahwa itu hanya impian yang tidak akan terjadi !
Namun jelas sekali, bahwa pejabat Jepang itu menunjukkan pandangan betapa lambannya orang Indonesia, termasuk para pemimpinnya, bekerja dalam mengembangkan dan memanfaatkan negaranya yang begitu kaya sumberdaya alamnya.
Setiap kali ada kabinet baru di Indonesia dengan menteri pertanian baru, kita pasti disuguhi berbagai rencana yang hebat tentang kondisi pertanian yang hendak dicapai. Akan tetapi setelah lima tahun dan selesai pekerjaannya sebagai menteri, yang kita peroleh bukan kemajuan pertanian sesuai rencana lima tahun lalu, melainkan tetap berbagai persoalan yang menjadikan petani Indonesia tetap miskin.
Janganlah nanti pada tahun 2019 ketika pemerintahan Presiden Jokowi berakhir bukannya swasembada dan ketahanan pangan yang kita peroleh, tetapi tetap saja impor beras dan pangan yang tak masuk akal serta berbagai persoalan pertanian yang tetap memiskinkan petani. Untuk mencegah itu, syarat utama adalah timbulnya sikap mental bangsa dan para pemimpin kita untuk melaksanakan dengan komitmen kuat segala konsep dan rencana yang baik, sehingga terealisasi kenyataan baru yang sesuai dengan konsep dan rencana itu. Hanya itu jaminan terwujudnya Swasembada dan Ketahanan Pangan pada tahun 2019 !
Hal ini makin penting ketika negara-negara yang dikuasai pemodal besar atau kapitalis sedang berusaha menguasai dunia dengan menguasai dan mengendalikan Pangan. (Sayidiman Suryohadiprojo)
Catatan: Judul asli, “Swasembada Pangan“
