Politik

Puluhan Tokoh Sodorkan Kesiapan Lampung Jadi Pusat Pemerintahan ke Ketua MPR

NusantaraNews.co, Jakarta – Wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggelinding. Bahkan, menjadi kajian para akademisi dan tokoh di berbagai daerah yang dinilai layak dan potensial untuk menjadi lokasi pengganti Jakarta yang semakin macet, padat penduduk dan memiliki banyak problem sosial lainnya.

Gagasan yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno hingga pernah masuk dalam kajian Bappenas RI di era Presiden SBY, juga diriset serius dalam beberapa bulan terakhir oleh komponen masyarakat Provinsi Lampung lintas sektoral yang berasal dari rektor dan akademisi PTN dan PTS se-Lampung, legislator pusat dan daerah, organisasi profesi, aktivis, jurnalis hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.

Sebuah bahan kajian berjudul “Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia” pun telah dihasilkan dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kota Bandar Lampung medio Agustus 2017 lalu.

Ketua Yayasan Alfian Husin yang menjadi inisiator FGD, Andi Desfiandi mengatakan, delegasi masyarakat Lampung berkunjung ke Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan guna melaporkan, meminta dukungan dan memohon arahan terkait rekomendasi FGD bahwa, Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI.

Baca Juga:  Sumur Minyak Ditemukan, Permahi Aceh Desak Pemprov dan BPMA Aceh Entas Kemiskinan

“Bila gagasan yang dilontarkan Presiden Jokowi hendak diimplementasikan, Lampung mampu menunjang visi-misi dari negara,” ujar Andi kepada media di Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Doktor lulusan Unpad Bandung ini menjelaskan, Lampung memiliki sumberdaya dan kesiapan berbagai indikator untuk menjadi ibu kota negara.

“Berdasarkan kajian geopolitik, ekonomi, infrastruktur, telekomunikasi dan informasi teknologi, sosial budaya, planologi dan lintas keilmuan yang telah dilakukan, Lampung diyakini adalah alternatif utama untuk rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” sebut Andi.

Terkait indikator aman dari gempa dan bencana, lanjut Andi, kajian mitigasi telah dilakukan oleh tim ahli yang merekomendasikan wilayah timur dari Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang hingga Mesuji yang aman dari gempa dan bencana.

“Mengenai ketersediaan lahan yang hendak dijadikan lokasi pemindahan ibu kota, negara melalui Kementerian Kehutanan dan PTPN VII memiliki banyak aset puluhan ribu hektar tanah yang sangat mungkin dikonversi menjadi lahan ibu kota. Sehingga, Pemerintah tak perlu keluarkan biaya pembelian tanah hingga dapat meminimalisir konflik dan spekulan tanah,” jelasnya.

Baca Juga:  Lakukan Perlawan Usai Dicopot Dari Wakil MPR RI, Fadel Muhammad: Kebenaran Harus Ditegakkan

Andi menambahkan, kelebihan lain Provinsi Lampung yang dituangkan dalam kajian adalah bahwa Lampung sangat dekat ke Jakarta dengan ketersediaan konektivitas moda transportasi yang beragam sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang dengan biaya lebih terjangkau. Selain adanya 4 bandara komersial plus aset TNI yakni Bandara Radin Inten dai Lampung Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Serai Lampung Barat, Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Lanud Astra Ksetra di Tulang Bawang, juga ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang, serta proses pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api Trans Sumatera yang akan semakin menunjang sarana transportasi Jakarta-Lampung.

“Jadi wacana ini memang berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di Lampung yakni para akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah dan birokrasi pemerintahan, berbagai organisasi kemasyarakatan, pengusaha, jurnalis, politisi dan aktivis untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan NKRI!” pungkas Andi Desfiandi.

Baca Juga:  Ketum PPWI Silaturahmi dan Serahkan 125 Bibit Pohon ke Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima berkas dokumen FGD “Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia” sebagai bahan untuk dipelajari lebih lanjut dan berjanji akan mengatur waktu untuk diskusi lanjutan dengan masyarakat Lampung.

“Hari ini saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi agar Provinsi Lampung dapat menjadi Ibu Kota NKRI. Lampung memang dekat dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibu kota. Saya sebagai putra daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman tersebut,” tegas Zulkifli Hasan dengan wajah gembira.

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 19