NUSANTARANEWS.CO – Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentarians for West Papua/IPWP) digelar di gedung Parlemen Inggris (House of Commons) pada 3 Mei 2016 lalu. Salah satu petinggi partai politik yang hadir adalah pimpinan Partai Buruh, partai oposisi besar Inggris, Jeremy Corbyn.
Dalam forum IPWP yang dihadiri oleh beberapa petinggi dari Negara Pasifik, Corbyn menyatakan dukungan tegas atas digelarnya referendum untuk Papua Barat. Menurut Corbyn, sudah saatnya rakyat Papua Barat mempu membuat pilihan mereka sendiri tentang masa depan politik mereka. Ia mengurai sekian penderitaan yang dialami rakyat Papua selama ini. Karenanya Corbyn mendorong reformasi demokrasi Papua Barat bisa terlaksana, sebagaimana dilansir dalam the guardian, Jum’at (6/5/2016).
“Pertemuan ini merupakan pertemuan bersejarah. Ini tentang strategi politik untuk menunjukkan penderitaan rakyat Papua ke panggung dunia, untuk menjadikannya agenda politik, mengusungnya ke meja PBB, sehingga memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan mengenai bentuk sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang mereka inginkan,” papar Corbyn seperti dikutip oleh media Australia.
Corbyn memberikan penegasan kepada seluruh hadirin dan awak media bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat telah menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh pimpinannya. Selain itu, dirinya juga memberikan pengesahan terhadap laporan yang diterbitkan oleh Universitas Warwick, Conventry, Inggris, yang menyerukan pemulihan lembaga swadaya masyarakat di Papua; pembebasan tahanan politik; dan delegasi parlemen yang dikirim ke wilayah tersebut.
Penderitaan rakyat Papua yang diceritakan Corbyn mendapat penegasan dari mantan Uskup Oxford, Lord Harries asal Pentregarth yang juga menghadiri IPWP di House of Commons. Lord Harries memberikan gambaran kepada hadirin perihal situasi dan kondisi yang tengah berlangsung di Papua Barat. Ia menyebutnya sebagai salah satu skandal besar yang diabaikan saat ini.
Gambaran Lord Harries sama sekali tidak bertentangan dengan engkapan Corbyn. Bagi Corbyn, rakyat Papua Barat sejak menjadi bagian dari warga negara Indonesia tidak mendapatkan keadilan dan terpasung hak-haknya sebagai warga negara.
Pernyataan sikap Corbyn disaksikan oleh seluruh hadirin – seolah benar-benar terjadi peristiwa besar dan bersejarah – yang terdiri dari para petinggi negara dan partai politik.
Adapun para tokoh yang hadir sekaligus menjadi pembicara bersama Corbyn ialah Perdana Menteri Tonga Samuela Akilisi Pohiva; Utusan Khusus (Special Envoy) Kepulauan Solomon untuk Papua Barat perwakilan Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk Papua Barat, Rex Horoi; Benny Wenda, perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP); Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone; Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu; Gubernur Provinsi Oro, PNG, Gary Jufa; serta beberapa anggota parlemen Inggris, khususnya RT. Hon Jeremy Corbyn MP, pemimpin oposisi Inggris yang juga pemimpin Partai Buruh di Inggris; dan lain sebagainya.
Sementara itu, juru bicara internasional forum IPWP, Benny Wenda menyerukan semangat perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat. Wenda juga melegitimasi kehadiran beberapa petinggi dari negara Pasifik sebagai dukungan penuh untuk melakukan gerakan Papua Merdeka.
Sebagaimana yang dilaporkan BBC, 4 Mei 2016, Wenda mengatakan bahwa selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menuntut penentuan nasib dan masa depan politik sendiri.
“Gerakan kelompok ini kami yakin satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dengan damai, yakni melalui proses penentuan nasib sendiri, yang melibatkan pemungutan suara dan diawasi secara internasional, sesuai dengan resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541, yaitu seperti dalam kasus Timor Timur yang sekarang menjadi kasus di Papua Barat,” terang Wenda.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman