NUSANTARANEWS.CO – DPP Golkar memutuskan untuk merotasi posisi jabatan kadernya Ade Komarudin yang selama ini menjabat sebagai ketua DPR. Sebagai penggantinya, Golkar mengajukan Ketua Umum partainya, Setya Novanto.
Keputusan Golkar tersebut secara signifikan memicu kasak kusuk politik di parlemen. Pergantian ketua DPR justru mengalirkan dampak buruk bagi kinerja wakil rakyat di parlemen.
“Saya kira ini akan menyedot perhatian kita dan bisa saja akan membawa dampak yang kurang baik,” ujar anggota Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) Syarifudin Sudding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Sudding mengatakan sebenarnya posisi jabatan ketua DPR memang menjadi otoritas partai politik yang dianggap memiliki kewenangan dengan seluruh pemenuhan persyaratannya. Hanya saja, kata dia, parpol yang bersangkutan sebaiknya lebih mempertimbangkan nilai bagi bangunan kerja yang baik di DPR.
Sudding hanya menghimbau agar partai Golkar berusaha menjelaskan terkait keputusannya mengganti posisi ketua DPR. Ia menganjurkan agar pengurus DPP Golkar melakukan komunikasi politik untuk menciptakan kesepahaman politik.
“Kalau bisa dilakukan secara soft tanpa menimbulkan riak-riak, ada kelegowoan, ketika fraksi ingin melakukan pergantian,” tandasnya. (Hatiem/Nusantaranews)