NUSANTARANEWS.CO, Surabaya -Pengurusan sertifikasi tanah dan KTP baru masih dikeluhkan warga di Surabaya. Masalah pelayanan sertifikasi tanah dan KTP masih menjadi momok dalam pelayanan Pemkot Surabaya ke publik.
“Dari serap aspirasi di masyarakat, masih banyak yang mengeluh dua hal tersebut. Pemkot masih kurang maksimal,” ungkap anggota FPG DPRD Jatim Blegur Prijanggono saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (27/11/2019).
Dikatakan mantan anggota DPRD kota Surabaya ini, dari temuan tersebut pihaknya akan mencoba menjembatani antara masyarakat dan Pemkot Surabaya atas keluhan tersebut.
“Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat Surabaya disektor pelayanan publik,” ungkapnya.
Dikatakan oleh Blegur, untuk pelayanan pengurusan KTP baru perlu adanya sosialisasi massal yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya.
”Sampai saat ini ternyata masih banyak masyarakat belum tahu persyaratan dari pengurusan KTP baru. Hal ini menjadi tanggungjawab Pemkot Surabaya untuk sosialisasi lebih maksimal,” lanjutnya.
Selain itu, untuk sertifikasi tanah, Blegur mengatakan seharusnya Pemkot Surabaya membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.
“Di Surabaya ini banyak tanah-tanah persil yang dulunya bukan milik Pemkot Surabaya harusnya diserahkan ke masyarakat dengan aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Mengingat, kata Blegur, hal ini sudah sesuai dengan program dari Presiden RI Jokowi yang sampai saat ini terus melakukan program pembagian sertifikat tanah di beberapa tempat di Indonesia.
“Saya berharap di periode ke dua pak Jokowi, pembagian sertifikat kepemilikan tanah bisa sampai ke Surabaya,” tutupnya.
Pewarta: Setya W
