Penangkapan Massal di Saudi Telah Menimbulkan Masalah HAM

Putra Mahkota Mohamad bin Salman/Foto: alwaght.com

Putra Mahkota Mohamad bin Salman. Foto: alwaght.com

NUSANTARANEWS.CO – Mohammed bin Nayef (MBN) membuat penampilan publik pertamanya ketika menghadiri pemakaman Pangeran Mansour bin Muqrin Al Saud, wakil gubernur provinsi Asir, sebagaimana diberitakan media Saudi. Mansour bin Muqrin meninggal dalam sebuah kecelakaan helikopter pada hari Minggu. Tidak ada penyebab terjadinya karena kecelakaan itu.

Seperti diketahui bahwa Raja Arab Saudi telah mencopot Putra Mahkota Mohamad bin Nayef dari seluruh jabatan yang diembannya termasuk sebagai Ketua Dewan Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Para pengamat menilai bahwa keputusan Raja Arab Saudi itu adalah sebagai skenario untuk mewariskan kekuasaan kepada putranya. Padahal pengangkatan Mohammad bin Salman menjadi Putra Mahkota adalah bertentangan dengan wasiat Raja Abdul Aziz, Pendiri Dinasti Al Saud – bahwa kekuasaan dari saudara ke saudara lainnya, dan selama anak-anaknya masih hidup, maka kekuasaan tidak sampai kepada generasi ketiga dari para pangeran. Al Saud mencapai kekuasaan di Arab Saudi sejak tahun 1932, dan perang kekuasaan selalu mewarnai keluarga ini.

Sementara itu, Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “penangkapan massal” yang dilakukan oleh Arab Saudi telah menimbulkan masalah hak asasi manusia.

“Pembentukan badan anti-korupsi baru-baru ini yang secara terus-menerus melakukan penangkapan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah Arab Saudi telah menahan orang secara massal tanpa menjelaskan alasan dasar penahanannya,” kata Sarah Leah Whitson, direktur HRW Timur Tengah.

“Media Saudi terus membingkai peristiwa penangkapan ini sebagai tindakan Mohammad bin Salman memberantas korupsi – dan penangkapan massal yang terjadi mengindikasikan bahwa hal ini mungkin lebih dari sekedar politik domestik,” tambahnya.

Kelompok hak asasi manusia mencatat bahwa penahanan sewenang-wenang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, dan menuntut mereka yang ditangkap diberi tahu tentang “alasan spesifik untuk penangkapan mereka” dan “dapat dengan adil melawan penahanan mereka di hadapan hakim yang independen dan tidak memihak”.

“Pihak berwenang Saudi belum mengungkapkan alasan spesifik untuk penahanan puluhan orang lainnya sejak pertengahan September lalu.(Aya)

Exit mobile version