NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menyusul tewasnya puluhan warga sipil di Nduga Papua oleh aksi gerilya Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM), 1-2 Desember 2018, mendorong Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) angkat suara. Mereka mendesak agar penanganan kasus itu diserahkan TNI.
“Penanganan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya,” kata Ketum PPAD, Kiki Syahnakri, di Jakarta Timur, Jumat (7/12/2018).
Dalam hal ini, operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua.
“Terutama di daerah daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata,” sambungnya.
Kenapa harus TNI? Alasannya cukup sederhana, karena keberadaan OPM yang sekarang menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) kian tidak terkendali dan kompleks.
Baca juga: Purnawiran TNI AD Tegaskan Pelaku di Nduga Papua Organisasi OPM Bukan KKB
Kehadiran kelompok separatis ini ungkap Syahnakri, “Sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontak bersenjata terhadap NKRI dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok Kombatan yang patut ditumpas secara militer,” katanya.
Baca juga: Proyek Ambisius Trans Papua dan Kelalaian Jokowi Jamin Nasib Para Pekerja
Apalagi saat ini situasinya sudah menjadi isu internasional. Terutama ada indikasi campur tangan asing. Dirinya tidak menyebutkan mengenai kasus di Kabupaten Nduga Papua beberapa waktu lalu ada keterlibatan langsung dari pihak asing.
Akan tetapi keterlibatan mereka dalam masalah Papua menurutnya selama ini sudah sangat jelas dan gamblang.
“Perwakilan ULNWP itu ada di New York, itu ada di Belanda, ada di Inggris, ada di Vanuatu dan sebagainya. Dan Vanuatu sangat sangat gencar untuk membantu OPM itu dalam rangka kemerdekaan mereka. Bahkan ada senator dari Amerika dianjurkan untuk membantu, begitu juga di Inggris. Jadi sudah jelas keterlibatan mereka,” terangnya.
Baca juga: Kunjungi Perbatasan RI-PNG, Jokowi Himbau Personel Satgas Pamtas Jaga Kesehatan
Pewarta: Romadhon
Editor: Almeiji Santoso