PBNU Desak Presiden Jokowi untuk Hentikan Full Day School

Ketum PBNU Said Aqil Siradj/Foto Romandhon/Nusantaranews

Ketum PBNU Said Aqil Siradj/Foto Romandhon/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sebagai upaya penolakan kebijakan yang diwacanakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang sekolah sehari penuh (full day school) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengaku akan berjuang terus. Dalam hal ini PBNU akan mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kebijakan tersebut.

“Kita akan melakukan lobi terus. Kita akan desak terus presiden,” ungkap Said Aqil kepada wartawan, Kamis (15/6/2017) di kantor PBNU Jakarta, usai jumpa pers.

Said Aqil juga menegaskan, bahwa kebijakan sekolah sehari penuh menurutnya sangat memprihatinkan. Sekalipun dalam peraturan Kemendikbud tersebut telah ditawarkan full day school bersifat opsional. Yakni boleh melakukan dan diperbolehkan untuk tidak menjalankannya.

“Intinya kita berangkat dari keprihatinan. Kebijakan itu memprihatinkan kita. Mencemaskan kita,” ujar dia.

Dirinya juga meragukan kebijakan tersebut terkait nilai urgensinya. Menurut dia, skema kurikulum dan model pendidikan yang saat ini dijalankan sudah bagus. “Ini apa maunya ini (kebijakan full day scholl)? Yang ada (kurikulum) itu sudah hasilnya bagus,” terangnya.

Sedangkan untuk kurikulum yang dianggap masih kurang, Ketum PBNU tersebut mengajak untuk membenahinya bersama-sama.

“Kalau yang kurang-kurang itu kita tambal kekurangan itu. Bagi sekolah SD misalnya, ba’da dhuhur jam satu mereka sekolah madrasah, malamnya ngaji al-Qur’an, itu sudah bagus. Kekurangannya harus kita perkuat,” sambungnya.

Pewarta/Editor: Romandhon

Exit mobile version