NUSANTARANEWS.CO, Pamekasan – Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kembali menunjukkan keunggulannya di tingkat nasional. Dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 yang digelar di Jakarta, Pamekasan menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilannya menjadi salah satu dari 139 daerah di Indonesia yang menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mengapresiasi inovasi Pamekasan yang dianggap sebagai pionir dalam penerapan layanan publik berbasis teknologi.
“Pamekasan telah membuktikan bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan hanya sekadar rencana, tetapi menjadi kenyataan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi ini membuktikan komitmen terhadap layanan yang cepat, efisien, dan transparan,” ungkapnya pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Ia juga berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk segera mengadopsi digitalisasi. “Digitalisasi pelayanan publik adalah langkah strategis menuju pemerintahan yang lebih tanggap. Ini merupakan bagian penting dari visi Indonesia Maju yang mengedepankan layanan inovatif,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, sebanyak 22 Mal Pelayanan Publik baru diresmikan secara nasional, dan 139 daerah ditetapkan sebagai pelaksana layanan MPP Digital. Acara ini juga menandai peluncuran 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang berfungsi sebagai platform berbagi inovasi antarinstansi.
Pj. Bupati Pamekasan, Masrukin, menyatakan penghargaan ini adalah hasil kerja keras pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan modern dan mudah diakses.
“Penghargaan ini mengokohkan posisi Pamekasan sebagai pelopor digitalisasi pelayanan publik di Jawa Timur. Sekarang masyarakat bisa mengakses berbagai layanan dengan cepat, bahkan dari rumah,” ujarnya.
Melalui digitalisasi MPP, warga Pamekasan dapat mengurus dokumen seperti perizinan usaha, administrasi kependudukan, hingga layanan jaminan sosial tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan.
“Proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini hanya membutuhkan beberapa menit,” katanya.
Selain efisiensi, transparansi menjadi keunggulan utama MPP Digital.
“Semua informasi prosedur dan biaya layanan tersedia secara terbuka, sehingga menghilangkan potensi korupsi atau pungutan liar,” tegas Masrukin.
Dengan kemajuan ini, Pamekasan diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia. Kementerian PANRB juga mendorong pemerintah daerah lain untuk terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi demi pemerintahan yang efektif dan efisien. (mh)
