NUSANTARANEWS.CO – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan penandatanganan zona integritas wilayah bebas korupsi dan reformasi birokrasi, Kamis, (15/9/2016). Penandatanganan dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan Ombudsman RI.
Penandatanganan pakta zona integritas ini untuk malaksanakan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Diantaranya untuk penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia dan penguatan akuntabilitas kinerja.
“Pakta integritas ini guna menyiapkan Kemenko Maritim menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantornya,
Jakarta, Kamis, (15/9/2016).
Kata Luhut semangat anti korupsi harus dimulai dari atas. Dia mencontohkan pengalamannya sebagai prajurit TNI menjabat bawahan sampai komandan.
“Pengalaman saya sebagai seorang prajurit dan sampai sekarang kalau bicara korupsi sederhana saja kalau sebagai pemimpin bisa berikan contoh, ketauladanan ini yang kurang,”pungkasnya. (Restu)