NUSANTARANEWS.CO, Bulungan – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Marthin Billa melihat bahwa saat ini banyak yang berteriak mengaku sebagai pengamal dan pembela Pancasila. Walaupun hal tersebut baik, namun menurutnya pengucapan saja bukanlah sebuah cara yang tepat agar azas negara benar-benar membumi dan menjadi jalan hidup bangsa Indonesia.
Bahkan saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan Kelompok Tani Sungai Urang, Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara, 28 – 30 Maret 2023 lalu, pria yang akrab dipanggil MB tersebut memandang bahwa slogan dan semboyan yang bernuansa kepancasilaan rawan dijadikan alat untuk melegitimasi perilaku diskriminatif satu insan kepada insan lainya.
“Karena ketika kita sudah mengaku Pancasilais, maka kita wajib mengamalkannya. Jika tidak, itu berarti kita secara tak langsung telah merendahkan Pancasila itu sendiri,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi Marthin tersebut juga dihadiri beberapa tokoh masyarakat Kaltara seperti Mikael Pay, Hendi dan Jalung Merang.
Untuk itu, tokoh Dayak yang pernah memimpin Kabupaten Malinau selama dua periode tersebut menyerukan kepada seluruh anak bangsa agar benar-benar menjadikan nilai yang terkandung dalam Pancaslila dapat nafas hidup dan bukan sekedar kata apalagi retorika belaka. Karena menurutnya, hanya Pancasila yang hingga saat ini mampu membuat masyarakat berada dalam zona keharmonisan.
“Jangan sampai juga karena ada penugasan dari instansi atau lembaga tertentu untuk sosaalisasi empat pilar kebangsaan lantas kita tiba-tiba terlihat sangat peduli Pancsila. Karena sikap seperti itu sama saja dengan menghina Pancasila itu sendiri,” tegasnya,
Marthin Billa juga menolak keras angapan, pendapat dan sikap yang menganggap Pancasila tak sejalan dengan agama karena pada saat menyusun draf hingga sila-silanya, tak sedikit tokoh agama yang terlibat. Sehingga erkait sikap dan aksi intolerasi yang belakangan marak terjadi,
Marthin Billa menilai bahwa hal itu adalah salah satu dari beberapa pintu konflik horizontal akibat keengaananya untuk menjadikan Pancasila sebagai kendali pemikiranya.
“Pancasila itu mengajarkan agar ketika kita menjadi mayoritas, wajib melindungi minoritas, karena sangat mungkin di tempat lain kita adalah minoritas. Apa jadinya seandainya kita merasa mayoritas lantas bersikap sewenang-wenang dan di tempat lain kita kebetulan menjadi minoritas lantas diperlakukan sama?” tandasnya.
Kepada para peserta sosialisiasi 4 Pilar Kebangsaan tersebut, Marthin Billa kembali mengingatkan bahwa salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya.
Di Indonesia saat ini, ungkap Marthin, terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya.Untuk itu perlu konsepsi, kemauan dan kemampuan yang kuat dan memadai untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan keIndonesiaan.
“Konsepsi tersebut disebut sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau Empat Pilar Kebangsaan,” tuturnya.
Empat pilar tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa empat pilar tersebut adalah prinsip moral keIndonesiaan yang memandu tecapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Apalagi, menurut Marthin, Kalimantan Utara adalah wilayah yang secara geografi berbatasan langsung dengan negara tetangga (Sabah, Malaysia). Dengan kondisi tersebut tentu membuat peran generasi muda dalam mengejawantahkan nasionalisme kedalam laku sehari-hari sangat dinantikan.
Selain secara geografi adalah wilayah Perbatasan, Marthin Billa mengungkapkan bahwa masyarakatnya Kaltara terdiri dari berbagai latar belakang. Untuk itu Kaltara dapat juga disebut sebagai miniatur Indonesia.
“Keberagaman masyarakat di Kaltara ini akan indah apabila dibingkai dalam semangat kebangsaan setiap warganya,” tandas Marthin
Keharmonisan dan kedamaian merupakan tujuan dari hidup bermasyarakat. Namun hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika Pancasila benar -benar diamalkan, UUD 1945 dijadikan acuan, Bhineka Tunggal Ika dijadikan nafas sehari – hari dan merealisasikan kecintaan kepada NKRI melalui potensi positif yang dimiliki.
Sementara UUD 1945 menurut Marthin adalah norma konstitusional yang acuan dalam pembangunan karakter bangsa.
Keluhuran nilai dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mengantar bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kesejahteraan dan kehidupan yang berkeadilan sosial.
“Sedangkan Bhineka Tunggal Ika adalah tutunan untuk menghargai perbedaan. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosio-kultural, bersifat kodrati dan alamiah,” pungkasnya. (ES)
