NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Komisi E DPRD Jatim mendorong di tahun 2019 adanya penambahan ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan di Jatim. Alasannya, Jatim saat ini mengalami kekurangan.
“Jatim sangat kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik. Kami minta untuk rekrutmen ASN tahun depan kuotanya ditambah,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto, Selasa (4/12/2018).
Pria yang juga ketua FPD DPRD Jatim ini mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan di Jatim sangatlah kurang mengingat sebaran jumlah sekolah dan jumlah poli kesehatan di Jatim tak merata.
“Di wilayah kepulauan juga tak terjangkau bagi pemerataan pendidikan dan kesehatan. Kami minta ada penambahan kuotanya,” kata Agus.
Terkait keluarnya PP No 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pria asal Malang ini mengaku mendukung adanya PP tersebut. Dikatakan oleh Agus, hal ini merupakan program pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi PTT dan GTT di Indonesia.
“Kalau tujuannya untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan kepastian nasib mereka, kami terus terang memberikan apresiasi penuh keluarnya PP tersebut. Dan nantinya, implementasinya harus sesuai dan benar-benar mensejahterakan PPPK,” pungkasnya.
Pewarta: Setya N
Editor: M Yahya Suprabana