NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al A’raf ikut buka suara terkait dengan adanya wacana dan isu beberapa partai politik yang ingin mengangkat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon wakil presiden. Al A’raf bahkan menyebut salah satu di antara parpol tersebut ialah Golkar.
“Memang di dalam lingkaran parpol pemerintah sendiri termasuk dari Golkar maupun parpol lainnya menjadikan Panglima sebagai kandidat Wapres buat Jokowi,” ujar Al A’raf, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Nama Gatot memang mulai menjadi sorotan menjelang memasuki masa pensiunnya. Ia semakin moncer usai membongkar praktik impor senjata yang dilakukan institusi non militer. Dan nyaris saja pernyataan Gatot itu terbukti andai pembelaan-pembelaan tidak dilakukan.
Beberapa hari setelah penyataan Panglima TNI, Polri lantas diketahui publik mengimpor 280 pucuk senjata standar militer dibarengi 5.932 butir peluru yang kemudian diketahui tipe RLV-HEFJ (High Explosive Fragmentation Jump Grenade), jenis peluru yang memang selalu dibeli bersamaan dengan SAGL 40 mm. RLV-HEFJ adalah tipe peluru yang mampu memberikan tindakan efektif untuk menyerang musuh di daerah terbuka pada jarak 40 meter hingga 400 meter.
Setelah pernyataan Panglima TNI viral, polemik segera menyertainya. Dan di waktu yang sama, Panglima TNI dituduh memainkan manuver politik. Komentar serupa juga disampaikan Al A’raf.
“Menurut saya, di tengah berbagai macam pinangan parpol itu seharusnya posisi panglima jika ingin berpolitik sebaiknya meninggalkan panggung sebagai Panglima TNI,” kata dia.
Menurutnya, di tengah semakin banyaknya partai politik yang ingin meminang Panglima TNI dan menyandingkannya dengan Jokowi, mestinya Gatot memberikan sikap tegas antara melanjutkan atau berhenti sebagai Panglima TNI.
Dan sebaliknya, Al A’raf mendesak Gatot agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang berbau politis dan kontroversial andai memang ingin tetap bertahan sebagai Panglima TNI.
“Tapi jika ingin tetap bertahan sebagai panglima, harusnya panglima meredam pernyataan-pertanyaan yang sifatnya politis dan kontroversial karena tidak baik untuk institusi TNI sendiri,” kata Al A’raf mendikte langkah Gatot.
Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Panglima TNI tidak sedang berpolitik usai menyatakan adanya institusi di luar TNI yang mengimpor senjata standar militer.
“Saya tidak melihat langkah politik karena menurut saya masih di dalam koridor tugas dari panglima untuk menyesuaikan dengan UU. Kalau kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Panglima TNI soal senjata ini, saya tidak melihat ada pelanggaran di situ,” jelasnya. (ed/uck)
(Editor: Eriec Dieda)
