NUSANTARANEWS.CO – Dua tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menuai sejumlah sanjungan dan kritik. Sebagian menilai ada perkembangan positif, namun banyak juga asumsi minor yang menganggap tata kelola berbagai aspek nasional makin memburuk.
Wakil ketua DPR Agus Hermanto mencontohkan salah satu bidang yang menunjukkan salah satu aspek kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya, prestasi ketahanan energi Indonesia makin jeblok hingga ke tangga 69 sepanjang era pemerintahan Jokowi-JK.
Agus mengidealkan pemerintahan Jokowi-JK mampu mengembangkan inovasi tekhno energi sumber daya baru. Selama ini, kata dia, pemerintah masih berkubang dengan tekhnik pengembangan energi lama yang bergantung pada sumber daya fosil.
“Energi panas bumi betul-betul memenuhi pengendalian ketahanan energi. Kita ingin memberikan sinergitas seluruh institusi dan penyamaan visi supaya energi ini betul-betul dapat kita unggulkan dan memenuhi kehidupan,” ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Agus juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi-JK dalam sektor pembangunan pertambangan dan mineral nasional. Ia juga menilik tidak adanya usaha pemerintah untuk memperbaiki regulasi pertambangan di Indonesia.
Bahkan, kata dia, pemerintah condong membiarkan PT. Freeport mengeksport konsentrat kendati melanggar UU Minerba. Dalam penjelasannya, UU Minerba mengamanatkan supaya perusahaan tambang pengekspor konsentrat dapat memenuhi kewajibannya terlebih dahulu membangun smelter pengolah mineral di dalam negeri.
“Karena menurut kami, UU Minerba ini sudah sangat tepat bahwa kita harus memiliki smelter. Jadi kita tidak ekspor gelondongan begitu saja,” tandasnya. (Hatiem)