NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Setya Novanto atau Setnov atau SN mendadak booming, menyusul ditetapkannya sebagai tersangka dalam skandal e-KTP. Puncaknya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Brimob menyatroni Polri di kediamannya pada, Rabu malam (15/11/2017).
Situasi ini berhasil membuat media sosial gaduh. Fokus perhatian warganet sepenuhnya tertuju Setnov. Framing serta produksi berita-berita di media-media maistreem pun membuat publik tak enggan berpaling dari Setnov.
Mulai dari isu Setnov keluar negeri, Sentov hilang, ICW bantu KPK sebar poster Setnov, Setnov ditemukan mengambang di Pantai Baron hingga kecelakaan Setnov menabrak tiang listrik. Rentetan pemberitaan ini berhasil mencuri perhatian publik tanah air.
Disadari atau tidak, gegap gempita kasus Setnov sukses menutup beberapa isu-isu trategis nasional lain saat ini. Apa saja isu-isu strategis nasional yang berhasil ditutupi di balik boomingnya kasus Setnov?
Penghapusan Status Persero Menjadi Non Persero
Sebagaimana diketahui upaya swastanisasi sektor pertambangan BUMN tengah dilakukan oleh pemerintah. Ini menyusul dengan segera direalisasikannya rencana pembentukan induk usaha (holding) di sektor pertambangan.
Sinyal tersebut ditandai dengan rencana penghapusan status persero pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk. Penghapusan status persero ketiga BUMN ini sedianya akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu 29 November 2017 mendatang.
Kenaikan TDL Melalui Kebijakan Penyederhaan Tarif Listrik
Skema penyederhaan tarif oleh pemerintah menurut para pakar ekonomi dinilai sebagai cara halus pemerintah dalam menaikkan tarif listrik yang dijual Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada masyarakat.
Menurut PLN Penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.
Sebelumnya pemerintah membagi golongan tarif pelanggan PLN glongan 900 VA menjadi dua yakni glongan tarif 900 VA yang bersubsidi dan glongan tarif 900 VA yang tidak bersubsidi. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan 900 VA kaget dengan tarif baru yang naik berkali kali lipat.
Penyanderaan Warga Papua oleh OPM
Hampir tiga pekan berlangsung, ratusan warga Papua berada dalam situasi mencekam. Menyusul para kelompok separatis yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan penyanderaan.
Namun, tim gabungan dari TNI dan Polri berhasil membebaskan warga yang menjadi tawanan OPM. Sebagaimana diketahui, Jum’at (17/11/2017) pagi, saat area pebukitan Kimberley, Papua masih diselimuti kabut tebal, tim pasukan dari Para Komando (Parako) Kopassus dan Peleton Intai Tempur (Tontaipur) Kostrad merangsek masuk mengepung markas OPM tempat mereka menyembunyikan sandera. Satu jam delapan belas menit, operasi bertajuk Raid ini berhasil mengusai Kimberley yang menjadi sarang OPM.
Swastanisasi Infrastruktur Nasional
Program kerja Presiden Joko Widodo dengan mengintruksikan BUMN menjual proyek infrastruktur ke swasta melalui kebijakan sekuritisasi dan Limited Concession Scheme (LCS) juga merupakan isu strategis yang tak kalah penting. Alih-alih mendapatkan dana segar, sederat infrastruktur nasional justru diserahkan ke swasta.
Demikian pula dengan kebijakan LCS yang rencananya menjadikan Bandara Soetta sebagai pilot projek untuk diswastanisasikan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo.
Bahkan mantan Menteri Keuangan RI, Rizal Ramli dalam sebuah postingannya melansir televisi nasional membeberkan daftar aset infrastruktur tol yang dilepas ke swasta. Sederet infrastruktur jalan tol itu antara lain; Jalan Tol Kanci-Pejaga, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Solo-Ngawi, Ngawi Kertosono, Pasuruan-Probolinggo, Tol Bekasi-Cawang Kampung Melayu, dan Tol Bali Mandara.
Sementara untuk infrastruktur pelabuhan, meliputi; Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Pare-Pare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Merauke. (*)
Editor: Romandhon