KAPOLRI: Polisi Siap Memberantas Praktek Pungli di Seluruh Instansi Pemerintah

jenderal-tito
Kapolri Jenderal Tito Karnavian

NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk menjadi garda terdepan dalam menjalankan operasi pemberantasan pungli (pungutan liar) di tanah air. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa dirinya akan ikut mengawasi langsung semua operasi pungutan liar yang terjadi di berbagai istansi pemerintah, tidak peduli berapapun besar jumlahnya.

Seperti diktehui, Presiden Jokowi turut memantau langsung operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Meski dikritik oleh sejumlah kalangan karena jumlah uang pungli yang diamankan polisi tidak terlalu besar. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ini bukanlah persoalan uang, melainkan masalah pelayanan terhadap masyarakat

Kritik yang muncul terutama terkait dengan laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman yang menyebutkan bahwa Polri dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi “yang paling marak melakukan pungli.”

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengkhawatirkan bahwa operasi tangkap tangan yang baru saja dilakukan oleh Polri hanya sebatas pencitraan saja. “Memang ini seakan-akan Polri sudah melakukan pembenahan padahal belum memiliki konsep yang jelas. Harus dipikirkanlah yang substansial,” ujar Bambang.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa upaya pembenahan internal itu sudah berjalan. Tito mengaku bahwa dia telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolda untuk segera membentuk tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang akan fokus memberantas pungli di setiap instansi pemerintah, termasuk kepolisian.

Menurut Tito, target OPP, antara lain adalah pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Selanjutnya, dengan tegas Tito menyatakan bahwa kepolisian akan berupaya keras mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberantas praktek pungli di seluruh instansi pemerintah. “Kalau tidak bisa bersih sampai angka nol, paling tidak ditekan,” pungkasnya.(Aya)

Exit mobile version