NusantaraNews.co, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap politiknya atas isu yang berkembang sepuluh hari belakangan ini. Informasi yang beredar perihal pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua, di Jakarta tanggal 5 September 2017 yang lalu.
Menyusul pula versi pemberitaan yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan pertemuan itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua, ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, dan ada pula yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kedua-duanya.
Ketua Tim Investigasi DPP Partai Demokrat, Dr. Benny K. Harman menanggapi, jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut.
“Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap,” terang Benny di Jakarta, Senin, 18 September 2017.
Menurut hemat dia, sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD PD Papua. “Jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka Sdr Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat,” tegasnya.
Baca: Soal Lukas Enembe, Komnas HAM: BIN Adalah Roh dan Janjung NKRI
Apalagi, lanjut Benne, jika kepada Lukas Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya. Hal demikian sangatlah tidak lazim dan tidak tepat.
“Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara. Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada,” jelasnya.
“Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting, yang bertugas menyampaikan intelijen strategis kepada Presiden Indonesia dan pengguna intelijen lainnya, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara,” sambung Benny.
Namun, tambah Benny, Partai Demokrat tidak ingin salah dalam mengambil kesimpulan. Partai Demokrat juga tidak senang jika informasi yang beredar tersebut adalah “hoax” dan tidak mengandungi kebenaran, serta merupakan fitnah terhadap Kabin Jenderal (Pol) Budi Gunawan.
Simak: Bertemu KaBIN dan Kapolri, Lukas Enembe Bantah Membahas Pilgub Papua 2018
Untuk itu, tukasnya, meskipun Partai Demokrat juga telah memiliki informasi yang cukup dari berbagai sumber, interna PD telah membentuk Tim Investigasi yang dipimpin oleh dirinya sendiri, dengan tugas menelusuri, menggali dan mengungkapkan fakta dan kebenaran atas informasi penting tersebut, sebelum secara resmi Partai Demokrat mengambil sikap.
“Dari hasil komunikasi yang kami lakukan secara internal dapat disimpulkan bahwa Lukas Enembe saat ini merasa tidak aman. Oleh karena itu, Partai Demokrat memohon kepada Negara dan Pemerintah, utamanya Aparat Keamanan, untuk memberikan perlindungan kepada Lukas Enembe agar keamanan dan keselamatan pribadinya terjaga. Kami tidak menginginkan isu panas ini, termasuk isu keamanan dan keselamatan Lukas Enembe, membuat situasi politik, sosial dan keamanan di Papua terganggu,” harap Benny.
Lebih lanjut dia menyampaikan, PD sungguh ingin fakta dan kebenaran berkaitan dengan pertemuan Kabin Budi Gunawan dengan Gubenur Papua ini benar-benar terungkap, karena pihak PD menginginkan sistem, tatanan dan undang-undang di negeri ini dapat ditegakkan dengan lurus.
“Kami juga menginginkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dapat berlangsung secara jujur, demokratis dan damai. Kami berpendapat setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh elemen negara dan pemerintah di negeri ini, langsung atau tidak langsung, akan memberikan beban dan persoalan kepada Bapak Presiden Jokowi, yang kami yakini juga ingin Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, baik di Papua maupun di provinsi lain di seluruh Indonesia, dapat berjalan secara jujur, demokratis dan damai. Kita semua harus memberi bantuan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin agar senantiasa sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan tidak sebaliknya memberikan beban dan permasalahan yang merepotkan pemimpin kita,” papar Benny.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
