NUSANTARANEWS.CO – Salah satu barang mewah di Papua adalah bahan bakar minyak (BBM). Tidak sembarang orang bisa membelinya. Harganya puluhan ribu rupiah per liter, melambung tinggi. Di daerah lain di luar Papua, komoditas yang sektor ulu dan ilirnya dikuasai BUMN ini, dijual tak sampai Rp10.000 per liter.
Sudah tentu fakta ini mengherankan, karena era booming minyak sudah selesai di dunia ini. Selama 2016, harga minyak dunia anjlok. Sejumlah kilang minyak dunia melakukan pengurangan karyawan, hasil produksi tak mampu menutupi biaya eksplorasi yang begitu tinggi. Kilang-kilang minyak di negeri ini pun sudah tak diharapkan lagi.
Jatuhnya harga minyak dunia berdampak terhadap efisiensi anggaran pemerintah guna menjaga kesinambungan fiscal. Untuk menutupi minimnya devisa dari minyak, pemerintah melakukan pemotongan anggaran belanja APBN yang kemudian mempengaruhi stimulus fiskal daerah. Dengan sendirinya daerah-daerah di Papua juga terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran itu.
Harga BBM seharusnya rendah dimana-mana, tidak terkecuali di Papua. Tapi Presiden Joko Widodo baru mengetahui tahu soal harga BBM yang melangit itu ketika berkunjung ke sana beberapa hari lalu. Padahal rakyat di Papua sudah sejak lama mempersoalkannya, terutama karena BBM merupakan barang subsidi di negeri ini. Mereka mempersoalkan subsidi yang mestinya meringankan beban rakyat kecil, ternyata tidak berlaku bagi mereka.
Segala yang disubsidi oleh negara diperuntukkan bagi rakyat kecil, bagi mereka yang kondisi ekonominya kurang bagus. Sebut saja listrik, BBM, dan pupuk. Cuma, semua yang disubsidi itu acap salah sasaran. Bukan rakyat kecil yang menikmatinya, melainkan para konglomerat yang memiliki akses terhadap sumber-sumber barang subsidi tersebut.
Kondisi itu disebabkan kebijakan subsidi tidak diikuti dengan pengawasan yang ekstra ketat. Dalam kasus BBM di Papua, kebijakan subsidi BBM bukan saja kurang ekstra pengawasannya, tapi juga kurang mempertimbangkan aspek geografis. Negara ini di sebelah Timur kontras dengan di Tengah dan di Barat, apalagi di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur di Timur belum memadai, sarana transportasi sangat minim.
Melambungnya harga BBM karena kendala distribusi, sarana transportasi yang ada sangat minim itu. Terjadi pembengkakan biaya distribusi BBM kemudian dibebankan kepada rakyat kecil untuk tidak mengatakan ‘menghapus’ anggaran subsidi BBM tersebut.
Kenaikan harga BBM di Papua jauh melampaui harga penetapan yang dibuat pemerintah. Itu berarti, hak yang diterima rakyat kecil di daerah lain, berbeda dengan yang diterima rakyat kecil di Papua untuk satu jenis barang yang disubsidi pemerintah. Dari aspek konstitusi negara, hak rakyat kecil di Papua jelas diabaikan.
Dengan kasus ini, wajar bila dunia selalu menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua. Negara kita dicitrakan sebagai pelanggar HAM di Papua, dan kita marah atas tuduhan itu. Sayangnya, kita hanya bisa marah tapi tak punya usaha untuk memperbaiki kondisi yang sesungguhnya. Kita tak pernah mencarikan solusi kenapa satu komoditas yang disubsidi pemerintah, bisa lebih tinggi harganya di Papua dibandingkan di daerah lain.
Bertahun-tahun soal perbedaan harga itu berlangsung. Tidak hanya untuk BBM, tapi hampir semua komoditas. Seakan-akan persoalan itu sangat sepele, terlalu sepele untuk dipikirkan pemerintah dalam menyusun kerangka pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Namun, sedikit mengherankan, Presiden Joko Widodo ternyata mampu mengatasi persoalan itu dalam kurun tidak sampai satu hari. Setelah mengetahui kalau harga BBM bersubsidi melambung tinggi di Papua, Jokowi langsung memberi solusi yang solutif. Kita tidk tahu kontinuitasnya seperti apa.
Yang jelas, rakyat kecil di Papua yang mulai kecewa karena telah memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 lalu, melihat langsung bagaimana Jokowi mengatasi masalah BBM. BUMN mengantisipasi tingginya harga BBM di Papua dengan mengerahkan sarana transportasi modern untuk mengatasi masalah pembengkakan biaya distribusi.
Solusi seperti ini sebetulnya bisa dilakukan sejak lama. Tapi mungkin orang masih berpikir, kalau harga BBM bisa tinggi, kenapa harus dibuat rendah. Dan, tentu saja, tak ada yang bisa menjamin solusi ini akan bertahan. Setelah soal BBM lepas dari sorotan public, situasi semula akan kembali lagi.
Kita bisa menyebut perkara seperti ini sebagai fenomena pencitraan politik dari pemegang kekuasaan negara. Ketika perkara BBM di Papua itu terungkap, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla baru saja genap berusia dua tahun. Pada momentum dua tahun itu sejarah akan mencatat, Joko Widodo-Jusuf Kalla, mampu mengatasi masalah tingginya harga BBM bersubsidi di Papua.
Sejarawan pro-pemerintah akan memberi bumbu, Jokowi adalah satu-satunya Kepala Negara yang mampu mengatasi persoalan yang sudah lama diderita rakyat kecil di Papua itu. Rakyat kecil di daerah lain akan memuji langkah Jokowi, dan kepercayaan mereka kembali tumbuh bahwa Jokowi akan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat kecil.
Kita tahu, seusai Pilpres 2014 lalu, sejumlah lembaga survey menilai pemilih terbesar Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah wong cilik. Mereka ada dimana-mana di negeri ini, jumlahnya pun sangat melimpah. Mereka juga ada di Papua, mungkin orang-orang yang selama ini tidak bisa menikmati subsidi harga BBM itu. Orang-orang yang telah memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pilpres 2014 lalu, dan kini mereka merasa tidak salah telah memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tapi, kenapa setelah genap dua tahun memimpin di negeri ini, Joko Widodo-Jusuf Kalla, baru tahu penderitaan rakyat kecil di Papua terkait BBM itu. Atau, mungkin Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah tahu sejak lama, tapi belum punya momentum untuk memberi solusi. Sebab itu, ketika genap dua tahun memimpin, soal BBM ini kemudian diapungkan. Joko Widodo-Jusuf Kalla punya pijakan baru untuk menguatkan citranya sebagai Kepala Negara yang perduli kepada wong cilik .
Kita berharap ini bukan hanya perkara pencitraan politik. Semoga apa yang dilakukan Jokowi di Papua menjadi gambaran logis bahwa Kepala Negara sebetulnya punya banyak tangan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat. Cuma, tangan pemerintah belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.***
*Budi Hatees lahir di Sipirok, 3 Juni 1972. Seorang nahdliyin ini menulis esai, artikel, opini tentang politik, kepolisian dan pemolisian, dan komunikasi di berbagai Koran dan majalah. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Dewan Riset Daerah (DRD) salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Saat ini tinggal di Kota Bandar Lampung. Email:budi.hatees@gmail.com. Twitter:@budi_hatees, dan Phone/WA: 0812 7610 1722.