NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sunanto (Cak Nanto) telah diberi amanah oleh peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVII di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (28/11) untuk memimpin organisasi tersebut. Tokoh muda Muhammadiyah ini berhasil meraih kepercayaan para peserta muktamar.
Cak Nanto, lahir di Sumenep, Jawa Timur, merupakan kader otentik persyarikatan yang tumbuh dan berkembang dari proses perkaderan Muhammadiyah. Ia dibesarkan di Panti Asuhan Muhammadiyah (PAM) Sumenep.
Alumni Pondok Pesantren Sobron, Jawa Tengah, ini berjuang memupuk kapasitas dirinya dengan aktif bergiat di ortom; IPM, IMM, dan Pemuda Muhammadiyah. Sebelum terpilih menjadi ketua umum, Cak Nanto merupakan Ketua Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah.
Di kalangan aktivis demokrasi, Cak Nanto sangat tersohor. Ia tokoh muda yang merawat demokrasi. Hari-hari Cak Nanto selain berdakwah di persyarikatan juga bekerja di dunia kepemiluan. 10 tahun sudah ia di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Sampai sekarang, Cak Nanto adalah Koordinator Nasional JPPR.
Terkait Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto tak mau mengorbankan proses yang panjang ini dengan suatu gerakan dukung mendukung. Ia ingin menjaga khittah dan marwah Persyarikatan Muhammadiyah, namun menurutnya perlu juga mengisi ruang politik dengan keadaban dan kebajikan. Sebab, menurutnya, jangan pernah berpangku tangan dan menunggu untuk berkemajuan.
Selain itu, Cak Nanto akan memperkokoh gerakan Pemuda Muhammadiyah di bawah tenda besar tauhid, ilm dan amal. Bagi Cak Nanto, Pemuda Muhammadiyah akan terus bergerak memajukan bangsa. “Kemajuan, dalam komitmen saya juga terletak pada kemajuan dan kesuksesan dalam berkepribadian,” ujarnya, Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Di tahun politik ini, menurut Cak Nanto, sesuai dengan amanah Ketua Umum Muhammadiyah Pak Haedar Nashir, semua kader harus menjaga khittah Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu harus menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik dan calon presiden.
“Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah dan kultural. Tidak boleh menyeretnya kepada kepentingan politik pragmatis. Individu-Individu silakan, itu pilihan, tapi jangan bawa-bawa nama besar muhammadiyah,” pungkasnya.
(nvh/anm)
Editor: Ani Mariani
