NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Indonesia berada di posisi strategis untuk menyelesaikan konflik di Rakhine, Myanmar. Konflik itu terjadi akibat tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar dengan cara membakar, mengusir hingga aksi pembunuhan terhadap warga etnis Rohingya atau Muslim Rohingya.
Salah satu aspek strategis Indonesia adalah sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga, kata Ujang, mestinya Indonesia menjadi negara yang berdiri di garda terdepan membela warga muslim Rohingya itu.
“Etnis Rohingya itu adalah umat Islam juga, jadi Indonesia sebagai negara yang penduduk Muslim paling besar di dunia harus terdepan membela hak-hak mereka,” kata Ujang seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Senin (4/9/2017).
Cak Imin Desak PBB Bentuk Pasukan Keamanan Atasi Konflik Rohingya – https://t.co/p9CMu35F3A #nusantaranews
— Nusantara News (@redaksiNN) September 3, 2017
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti turun langsung dan berperan dalam mengatasi pembantaian warga muslim di Rakhine, Myanmar itu.
“Ini saatnya Presiden peduli terhadap nasib umat Islam yang tertindas, teraniaya, dan terbunuh di Myanmar,” kata Ujang.
Selain itu, keprihatinan dunia kini juga tertuju kepada sosok Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi yang menerima nobel perdamaian. Kekerasan memilukan di Rakhine menjadi titik balik dari nobel perdamaian yang diterima aktivis pro-demokrasi Myanmar dan pemimpin National League for Democracy itu.
Mantan Ketum Hikmah Budhi Sayangkan Suu Kyi Gagal Selesaikan Konflik Rohingya – https://t.co/sy1jziP3SV #nusantaranews
— Nusantara News (@redaksiNN) September 3, 2017
Karenanya, kata Ujang, PBB mesti bersikap dengan mencabut nobel perdamaian dari pelukan Aung San Suu Kyi. Jika upaya-upaya ini berhasil, Jokowi dinilai Ujang akan mendapat simpati setidaknya dari umat Islam Indonesia dan bahkan dunia.
“Setidaknya akan mengobati kekecewaan umat Islam terhadap Jokowi, termasuk Pilpres 2019 mendatang,” tegas Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar (UAI) ini.
Lebih lanjut, peran konkrit yang bisa dilakukan oleh Jokowi Selaku Presiden Republik Indonesia adalah melakukan negosiasi dengan pemerintah Myanmar dan meminta mereka untuk mrnghentikan genosida pada etnis Muslim Rohingya.
“Juga berbicara di forum internasional, dan Indonesia harus bersedia menerima pengungsi Rohingya,” ujar Dosen Hubungan Internasional UAI ini. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)