NUSANTARANEWS.CO – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla didampingi Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman serta Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Bashir meluncurkan Program PLTU Nasional di Acara Seminar Dan Pameran Hari Listrik Nasional ke-71, Rabu (28/9).
Program PLTU Nasional merupakan program peningkatan tingkat kandungan local komponen dalam negeri di sektor ketengalistrikan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas kurang dari 100 MW. Demikian kata Jarman usai mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla mencanangkan Program PLTU Nasional. “Yang 100 MW diharapkan itu sebanyak mungkin diproduksi di dalam negeri. Dan 100 MW kebawah ini perlu dibangun di Jawa dan Sumatera,” ujarnya.
Harapan Jarman dengan pencanangan program ini maka penyerapan komponen dalam negeri di sektor pembangkit ketenagalisktrikan dapat lebih maksimal. “Perusahaan nasional saat inikan sudah mampu memproduksi boiler lalu turbin juga sudah mulai lalu komponen-komponen lain juga sudah di produksi di dalam negeri jadi diharapkan seluruhnya dapat di produksi di dalam negeri semua,” harap Jarman.
Menurunya pamerintah akan mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor ESDM baik kelistrikan, minyak dan gas serta mineral serta batubara. Peningkatan TKDN diharapakan akan menggairahkan industri dalam negeri yang pada akhirnya akan meningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.
“PT PLN (Persero) telah menyiapkan strategi untuk mempermudah konten lokal pada pembangkit-pembangkit listrik dan PLN siap memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mengembangkan pembangkit listrik seperti kemudahan mengikuti tender selanjutnya, tambah Jarman.
Saat ini, kata Jarman lagi, sedikitnya terdapat 201 unit PLTU skala kecil dan menengah yang terdiri dari 30 unit PLTU 100 MW, 37 Unit PLTU 50 MW, 37 Unit PLTU 25 MW dan 72 Unit PLTU dibawah 25 MW dengan kapasitas total 6.550 MW. “Pembangunan PLTU skala kecil dan menengah ini membutuhkan dana investasi lebih dari Rp 150 Trilyun,” imbuhnya.
Jarman pun memaparkan, berdasarkan data yang dimiliki PLN yang mengacu pada Kementerian Perindustrian terkait kemampuan pabrikan dan kontraktor dalam negeri, hampir seluruh komponen pembangkit tersebut dapat dibuat dalam negeri, hanya beberapa komponen yang masih harus di impor yaitu generator dan turbin.
“Bila 50 % dari pembangkit skala menengah dan kecil tersebut dibuat di dalam negeri, secara langsung akan menghidupkan lebih dari 14 perusahaan BUMN Strategis yang sebelumnya memiliki utilitas rendah dan lebih dari 190 perusahaan swasta,” pungkasnya.
Sementara itu, Wapres JK saat memberikan arahannya di Acara Seminar Dan Pameran Hari Listrik Nasional ke-71, menyatakan listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat hampir tidak ada aktifitas social yang tanpa menggunakan tenaga listrik karenanya pemerintah akan terus mengupayakan menerangi wilayah-wilayah Indonesia hingga 100% ter-terangi.
“Membangun infrastruktur kelistrikan bukan semata-mata hanya masalah peningkatkan prosentase elektrifikasi semata namun berkaitan dengan keberlanjutan sumber energinya,” terang JK.
Zaman dahulu, ungkap Wapresw, listrik umumnya hanya ada di perkotaan. Namun sekarang ini sudah berubah sejalan dengan zaman dan kemajuan. “Kalau dulu kita bicara sandang, pangan dan papan dan saya kira listrik sudah menjadi kebutuhan dasar manusia, karena listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, hampir-hampir tidak ada kehidupan yang tidak menggunakan listrik,” ujar JK.
Karena listrik sudah menjadi kebutuhan dasar, kata JK lebih lanjut, maka para pihak yang memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan harus dapat mewujudkan Catur Cita Ketenagalistrikan yang terdiri dari kecukupan, kompetitif, berkelanjutan dan merata. Sebab listrik sudah menjadi pendukung kehidupan dasar dan prioritas dasar maka kita harus menjaga jumlahnya, kualitasnya, dan juga kesinambungannya.
“Kompetisi baik antar negara, antar daerah dan antar industri, salah satu komponen yang memenangkan kompetisi itu adalah harga listrik itu sendiri. Kalau harga listrik kita tinggi, 11 sen, 12 sen per KWh tentu tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih rendah. Jadi membangun listrik itu bukan hanya masalah prosentase elektrifikasi saja tapi bagaimana keberlanjutan sumber energinya,” jelas JK. (Riskiana/Sel)