NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai penyebab bangkrutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantaran dikelola secara amatiran. Orang-orang yang ditempatkan atau dipekerjakan di BUMN, kata Fadli, adalah mereka yang tidak memiliki keahlian di bidangnya.
“Iya karena pengelolaannya kan amatiran. Saya melihat BUMN ini seperti sapi perahan. Banyak orang yang ditempatkan disana itu bukan orang professional di bidangnya,” ujar Fadli di Jakarta, Selasa (5/2/2019).
Menurut Fadli, pengelolaan BUMN yang tidak sesua dengan kompetensi meningkatkan permasalahan di BUMN sendiri. Dampaknya adalah kian banyaknya permasalah internal yang berujung pada kerugian karyawan yang bekerja di perusahaan terkait.
Bahkan, lanjut Fadli, penempatan orang baru di BUMN merupakan kompensasi dari petahana karena telah mendukung dan menyukseskan mantan Walikota Solo itu menjadi orang nomor satu di Indonesia.
“(BUMN) itu sudah semacam penampungan tim sukses. Karena dia menjadi penampungan tim sukses, ya bagaimana mau kerja? Dia bisa saja menggerogoti,” ungkapnya.
Fadli pun menilai BUMN juga digunakan sebagai alat untuk kampanye. Salah satunya adalah Bank BNI yang diduga memberikan dukungan pendanaan saat Presiden Jokowi bertandang ke Garut, Jawa Barat, beberapa waktu silam. Meski dari pihak bank tersebut menyatakan bahwa dana yang digunakan adalah alokasi untuk badan usaha milik desa (BUMDes).
“Kita lihat kemarin di Garut, BNI ikut-ikutan memberikan bantuan. Itu kan harus dibedakan antara presiden dan calon wakil presiden. Jangan kemudian BUMN cawe-cawe mendukung calon presiden,” kata Fadli.
“Itu nanti bisa kita periksa lho. Kalau Pak Prabowo menang, kita akan periksa orang-orang itu,” imbuhnya.
Pandangan Fadli tersebut merupakan penegasan terhadap pernyataan Capres 02, Prabowo Subianto yang pernah menyebut badan usaha milik negara (BUMN) satu persatu mengalami kebangkrutan.
Kehancuran itu diakibatkan pemerintah yang salah mengelola negara. Hal itu kini terjadi pada PT. Pos Indonesia. Gaji karyawan yang biasanya diberikan pada tanggal 1, kini baru bisa diberikan pada tanggal 4.
Sebagaimana ramai diberitakan, Sekper Pos Indonesia Benny Otoyo, meminta karyawan dan semua Serikat Pekerja dapat melakukan kerjasama dan menjaga nama baik perusahaan. Ia menuturkan, terkait Gaji Karyawan yang sempat tertunda, direksi dengan berbagai segala upaya akan membayar tanggal 4 Februari.
“Segala hal yang menyangkut masalah internal perusahaan diselesaikan dengan baik. Tidak perlu melakukan hal-hal yang kontra produktif,” ujarnya, Ahad (3/2).
Pos Indonesia berkomitmen memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk tetap berjalan dengan baik. Meskipun ada masalah internal soal telatnya gaji karyawan.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
