NusantaraNews.co, Surabaya – Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, melanjutkan manuver politiknya menjelang pencalonannya sebagai gubernur di Pilgub Jatim 2018. Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini secara resmi menjadi salah satu pendaftar bakal calon gubernur (Bacagub) di Partai Golkar. Berbeda dengan kandidat lain, Khofifah bukan mendaftar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD), melainkan langsung di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Informasi ini diutarakan langsung oleh Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham kepada media, Selasa (12/9).
Menurut pengamat politik Mochtar W Oetomo, Khofifah memilih mendaftar di Golkar dan bukan di partai lain yang sudah membuka penjaringan sama sekali tidak bisa dilepaskan dari posisi Golkar sebagai partai pendukung Jokowi.
“Khofifah sepertinya menyadari betul akan sangat berat bagi dia untuk berkompetisi di Pilgub Jatim tanpa restu dan dukungan Jokowi. Merangkul partai-partai pendukung pemerintah seperti Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura adalah sebuah pilihan strategis bagi Khofifah untuk bisa setanding dengan Gus Ipul yang sudah hampir pasti akan diusung PKB dan PDIP.” ungkap pengajar di Universitas Trunojoyo Madura ini, Rabu (13/9).
Lebih lanjut Mochtar memaparkan, jika nantinya benar Gus Ipul didukung oleh PKB dan PDIP, maka dukungan Golkar saja tdk cukup bagi Khofifah.Dia juga harus mendapatkan dukungan dari partai berbasis NU utamanya PPP. Koalisi PKB-PDIP vs Golkar-PPP menurut Mochtar akan membuat kontestasi Pilgub Jatim menjadi kompetitif.
“Ini akan menjadi pertarungan sengit antara koalisi partai berbasis NU dan Nasionalis. Lebih dari itu jika selama ini Gus Ipul berhasil membangun kesan mendapat dukungan dari Megawati, maka dengan langkah merangkul Golkar ini Khofifah tengah berupaya untuk memperoleh kesan didukung Jokowi. Jadi cukup berimbang, kompetitif.” ungkap Alumnus Universiti Sains Malaysia ini.
Namun menurut Mochtar, semua potensi kompetitif yang dimiliki Khofifah tersebut akan tidak berarti banyak jika Khofifah tidak bisa menjalin komunikasi politik yang konstruktif dengan para fungsionaris partai di Jatim. Di Golkar dan PPP misalnya, saat ini terdengar desas-desus muncul friksi internal karena kader di daerah tidak menyukai Khofifah akibat dia enggan melakukan komunikasi politik di Jatim, melainkan langsung ke DPP.
“Manuver Khofifah langsung ke DPP ini bisa saja bener bisa saja blunder, karena fungsionaris di Jatim merasa dilangkahi. Meski pada akhirnya DPD terpaksa menerima putusan DPP, bisa dipastikan mesin partai di daerah tidak akan berkerja secara maksimal dalam memenangkan Khofifah. Sebagaimana dua Pilgub sebelumnya, khofifah tidak akan mendapat dukungan memadai dari kader partai di daerah dan kembali kalah.” kata Direktur Surabaya Survei Center (SSC) ini.
Dengan fakta tersebut, maka menurut Mochtar, Khofifah harus sesegera mungkin memperbaiki komunikasi politik dengan segenap elemen partai di daerah. Sebab jika tidak maka bisa jadi akan kembali kalah. (yudhie)
Editor: Ach. Sulaiman