Buwas Benar, Sediakan Gudang Beras Bulog juga Urusan Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita/Foto Andika /NUSANTARAnews

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. (Foto: NUSANTARANEWS.CO)

Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Jumat, (23/12/2016)/Foto Fadilah/NUSANTARAnews
Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Jumat, (23/12/2016). (Foto: dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Belum reda kritikan ekonom Rizal Ramli terhadap Enggartiasto Lukita terkait kebijakan impor, kini Menteri Perdagangan itu kembali bersitegang dengan Kepala Bulog, Budi Waseso (Buwas).

Rizal Ramli sebelumnya mengkritik kebijakan Enggartiasto Lukita yang melakukan kebijakan impor secara berlebihan sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama beras.

Kini, Menteri Perdagangan itu kembali menyulut kisruh dengan Buwas. Permasalahan Buwas dan Medag Enggartiasto ialah ihwal menyewa gudang untuk menyimpan cadangan beras. Enggar mengatakan sewa gudang bukanlah urusan pemerintah.

Buwas terkejut dengan pernyataan Enggar tersebut. Sebab, semua kegiatan Bulog merupakan tugas dari pemerintah. Termasuk soal sewa gudang, sehingga tidak tepat Mendag melepaskan tanggung jawab soal itu. Kata Buwas, antara Bulog dan Mendag mestinya berkoordinasi untuk menyamakan pendapat, bukan malah lempar tanggung jawab dan saling tuding.

Selain itu, sebagai Dirut Bulog, Buwas tentu berhak mempertanyakan terkait kebijakan impor beras yang dilakukan Mendag. Termasuk juga impor bahan pangan lainnya.

Buwas menegaskan, pasokan beras di Bulog sangat melimpah sehingga tidak perlu impor.

Pernyataan Buwas tentu benar. Sebab, di tengah panen raya padi yang dimulai akhir Januari 2018 lalu Enggar bersikeras tetap membuka kran impor. Mendag berkilah, opsi impor beras khusus untuk memperkuat stok nasional. Sementara di sisi lain, Indonesia diketahui surplus 3 juta ton beras.

Impor beras jilid pertama dilakukan di tengah para petani panen raya padi, tepatnya pada 15 Januari 2018. Sebanyak 500 ribu ton beras asal Vietnam dan Thailand diimpor Kemendag.

Impor beras jilid kedua dengan jumlah yang sama kemudian dilanjutkan pada 14 Mei 2018. Impor dilakukan secara bertahap. Beras tersebut antara lain didatangkan dari Vietnam sebanyak 141 ribu ton dan 55.600 ton, Thailand 120 ribu ton dan 83.400 ton, India 20 ribu ton dan 30 ribu ton, serta Pakistan 50 ribu ton.

Sehingga praktis, dalam kurun waktu tiga bulan, Kemendag di bawah kepemimpinan Enggar mengeluarkan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton.

Pada panen raya padi awal 2018, Kementerian Pertanian menjamin akan ada surplus beras yang perkirakan menghasilkan 4,9 juta ton beras, atau surplus 3 juta ton.

Tak berhenti sampai di situ, impor beras kembali dilakukan pada Agustus 2018. Data Kemendag menyebutkan, impor beras semester kedua sekitar 300 ribu ton. Artinya, ditambah dua impor sebelumnya, total impor beras yang sudah masuk mencapai 1,3 juta ton.

Sekadar diketahui, sepanjang tahun 2018 pemerintah mencanangkan impor beras sebanyak 2 juta ton. Sebanyak 1,3 ton beras sudah masuk, tinggal sisa 700 ribu ton lagi untuk mencapai target tersebut.

Dan Kementerian Pertanian sebelumnya telah memastikan pasokan beras dalam negeri mencukupi hingga akhir tahun.

Belakangan diketahui tak hanya beras yang diimpor. Tanpa alasan jelas, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk impor bahan-bahan pokok yang digelontorkan ke seluruh daerah di Indonesia. Impor bahan-bahan pokok itu antara lain 3 juta ton gula rafinasi, garam industri sebanyak 3,7 juta ton, hingga impor daging kerbau kisaran sekitar 100 ribu ton. (gdn/wbn)

Editor: Gendin Wibisono

Exit mobile version