NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menanggapi kekecawaan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar (27/12/2018) terkait kabar pengelolaan Blok Corridor, kembali diserahkan ke ConocoPhillips sebuah perusahaan asal AS, menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman disebut sebagai kebijakan konyol Menteri ESDM Ignasius Jonan. Terlebih dalam hal ini Pertamina hanya diberi PI (Participating Interest) sebesar 30%.
Sebelumnya diumumkan Kementerian ESDM, Blok Corridor yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan itu akan habis masa kontraknya (terminasi) pada 19 Desember 2023 mendatang. Yusri Usman menjelaskan keputusan Menteri Jonan kali ini dinilai tidak sejalan dengan amanat hasil Judicial Review Permen 23 di MK. Dimana Pertamina mestinya kembali diberikan prioritas utama untuk pengelolaan blok-blok terminasi.
“Kalau apa yang disinyalir FSPPB itu benar, maka sikap Menteri ESDM Ignasius Jonan yang akan memperpanjang operator eksisting ConocoPhillips aneh dan konyol,” kata Yusri Usman kepada kantor berita online NUSANTARANEWS.CO, Selasa (1/1/2019).
Menurut dia, Menteri Jonan telah melanggar Permen ESDM nomor 15 tahun 2015 setelah Permen nomor 23 tahun 2018 dibatalkan oleh hasil gugatan FSPB ke Makamah Agung pada November 2018. “Artinya dengan dibatalkan Permen ESDM nomor 23 tahun 2018, maka semua kebijakan Kementerian ESDM harus berpedoman pada Permen ESDM nomor 30 tahun 2016 dan ESDM nomor 15 tahun 2015 yang memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak bagi hasilnya,” ungkapnya.
Bahkan keanehan lainya, lanjut Yusri adalah sebelumnya KESDM pada Agustus 2017 telah mengoreksi harga jual gas blok Corridor Confi ini ke PGN sebesar USD 0,9/MMBTU, yaitu dari semula USD 2,6/MMBTU menjadi USD 3,5/MMBTU. “Ini sangat kontroversial karena PGN tidak boleh mengoreksi harga jualnya ke konsumen,” jelasnya.
“Oleh karena itu saya menduga ada genderuwo yang mempengaruhi Menteri ESDM Jonan dalam membuat keputusan yang terkesan konyol itu. Akhirnya saya berkesimpulan banyak kebijakan untuk kepentingan nasional menjaga ketahanan energi yang telah dibuat baik Sudirman Said ketika masih menjadi Menteri ESDM, ironisnya belakangan dirubah Jonan yang terkesan lebih mementingkan perusahaan asing,” terangnya.
Sementara itu, mengenai pengelolaan Blok Corridor, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengaku masih belum mau mengumumkannya. “Sedang dalam proses, tahun ini tinggal beberapa hari lagi, jadi untuk itu bersabar,” kata dia di Jakarta, Kamis (27/12/2018). Sedangkan sebelumnya Kementerian ESDM berjanji akan memutuskan nasib pengelolaan Blok Corridor ditargetkan selesai akhir tahun 2018.
Meski demikian, dirinya menyebutkan, proposal dari PT Pertamina dan ConocoPhillips untuk mengelolaan blok Corridor sudah masuk ke meja evaluasi Pemerintah. “Saat ini sedang dievaluasi. Proposal lengkapnya sudah masuk semua minggu lalu, harap bersabar,” ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Hal itu dibenarkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Dirinya mengatakan, ConocoPhillips sebagai kontraktor eksisting blok Corridor, telah menyerahkan proposal perpanjangan kontrak. Lebih lanjut, Djoko menjelaskan ConocoPhillips kali ini bergabung dengan Repsol untuk mengelola blok Corridor. “ConocoPhillips sama Repsol mau bergabung,” ujarnya.
“Yang pasti pakai skema gross split, kalau tidak mau ya sudah tidak dapat blok,” jelasnya.
Sebagai informasi Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah penyumbang lifting gas terbesar di Indonesia. Pada semester I-2016, Blok Corridor yang dioperasikan ConocoPhilips itu meproduksi sebesar 139.000 boepd. Bila dibandingkan dengan produksi Natuna Sea Block A di perairan Natuna Barat, Provinsi Kepulauan Riau yang dioperasikan Premiere Oil Ltd, maka Blok Corridor jauh lebih unggul.
Pewarta: Romandhon
Editor: Alya Karen