Banyak Daerah Krisis Air, DPRD Sebut Kinerja Kepala BPBD Jatim Lamban

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hery Sugihono. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Setya)
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hery Sugihono. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Setya)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hery Sugihono merasa geram atas kinerja Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jatim Suban Wahyudiono dalam mengatasi bencana di Jatim salah satunya kekeringan yang berdampak akan kekurangan air bersih.

Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan bahwa Kepala BPBD Jatim terlalu lamban dalam mengatasi kekeringan di Jatim, khususnya dalam pemenuhan air bersih.

“Seharusnya ada upaya preventif dari BPBD Jatim dalam mengatasi bencana kekeringan di Jatim. Ini musibah tahunan yang tentunya bisa diantisipasi. Yang bersangkutan pasif dan justru nunggu respon dari daerah. Saya kira Kepala BPBD Jatim lamban kerjanya,” jelasnya di Surabaya, Jumat (28/6/2019).

Hery Sugihono mengatakan seharusnya BPBD Jatim sudah turun ke masyarakat dalam menyiapkan antisipasi bencana.”Mestinya masyarakat yang daerahnya masuk wilayah kekeringan diberi pelatihan kalau terjadi bencana dengan melibatkan dinas setempat,”jelasnya.

Diungkapkan oleh Hery,selain pelatihan, seharusnya juga disiapkan prasarana dan sarananya secara on call dalam mengatasi kekeringan di Jatim.

“Sewaktu-waktu dibutuhkan barang untuk mengatasi kekeringan tersedia. Hal ini tampaknya tak dilakukan BPBD Jatim kurang maksimal. Dampaknya membuat masyarakat kurang tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami kekeringan,” sambungnya.

Hery Sugiyono lalu mencontohkan di salah satu propinsi di negara Jepang yang menjadi langganan gempa, namun masyarakat di propinsi tersebut mengetahui tanda-tanda akan terjadinya gempa.

“Kalau ada gempa apa yang dilakukan sudah tahu. Bahkan desain bangunanpun mereka anti gempa. Kami berharap BPBD Jatim melakukan upaya preventif dalam antisipasi bencana,” lanjutnya.

Hery menambahkan pihaknya meminta BPBD Jatim bekerja maksimal dalam atasi bencana dan tak tergantung atas anggaran saja.

“Memang ada anggaran darurat untuk bencana. Tapi jangan andalkan dana saja baru bekerja. Kalau bisa upayakan langkah terakhir untuk pencairan anggaran bencana,” tutupnya. (setya/NN)

Editor: Achmad S.

Exit mobile version