NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah berhasil melelang 78 paket pekerjaan di lingkungannya senilai Rp 7,5 triliun. Jumlah tersebut sudah 46,8 persen dari anggaran yang diperoleh Direktorat itu tahun 2017 yakni Rp 16 triliun.
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Prasetyo Boeditjahjono menyampaikan bahwa pada 2017, Ditjen Perkeretaapian memiliki 351 paket kegiatan yang akan dilelang. Dari 273 paket kegiatan lainnya, 47 kegiatan sudah dalam proses lelang dan 226 paket belum proses lelang.
“Sedangkan anggaran sebesar Rp.1,1 triliun digunakan untuk belanja operasional antara lain belanja pegawai dan keperluan perkantoran.” jelas Prasetyo dalam keterangan resminya di Jakarta yang diterima, Sabtu (4/3/2017).
Prasetyo menjelaskan kegiatan masih belum dilelang dikarenakan adanya kegiatan yang masih dalam proses revisi DIPA & POK juga ada yang masih melengkapi dokumen lelang serta beberapa kegiatan yang baru akan dilelang di bulan Maret & April 2017.
Berdasarkan sumber pendanaan, 50 persen kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian tahun 2017 dilaksanakan dengan anggaran APBN untuk kegiatan berdurasi 1 (satu) tahun dan sisanya melalui mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kegiatan yang berdurasi dua sampai dengan tiga tahun (Multiyears Contract), sehingga beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun ini merupakan tindak lanjut dari pekerjaan tahun sebelumnya.
Pemerintah telah menetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) sub sektor perkeretaapian tahun ini antara lain pembangunan jalur KA Makasar-Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur lintas barat Sulawesi bagian selatan), pembangunan jalur ganda lintas Prabumulih-Kertapati (80 km), pembangunan jalur KA lintas Tebing Tinggi – Kuala Tanjung, pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa, pembangunan jalur KA lintas Jambi-Pekanbaru, pembangunan jalur KA lintas Jambi-Palembang, Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) dan LRT Provinsi Sumatera Selatan.
PSN tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Adapun kegiatan lain yang dilakukan direktoran perkeretaapian tahun ini diluar Perpres tersebut antara lain peningkatan keselamatan, peningkatan share angkutan KA, pengintegrasian layanan KA, peningkatan aksesibiltas dan peningkatan kapasitas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2015-2019.
Reporter: Richard Andika
