NUSANTARANEWS.CO – Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Kahar Muzakir, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengingatkan pemerintah untuk mempertahankan ekonomi berkeadilan untuk rakyat, sehingga rakyat merasa sejahtera dan terperhatikan.
“Kita akan terus memberi masukan kepada pemerintahan Jokowi untuk memperhatikan soal kepentingan rakyat, karena partai kita berada dalam pemerintahan. Guna membantu pemerintahan inilah Partai Golkar mengadakan Seminar Outlook Ekonomi 2017 di Hotel Mulia pada Kamis (15/12). Intinya untuk memantapkan konsolidasi Fiskal, Mengakselerasi Pertumbuhan Berkeadilan,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers didampingi Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng di ruang rapat Fraksi Partai Golkar, Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/12/16).
Kahar mengatakan, seminar yang diadakan oleh Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut akan mengundang beberapa narasumber dari sejumlah Kementerian, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartato serta beberapa LSM terkait soal ketenagakerjaan.
Menurut Kahar, dalam kondisi perekonomian dunia yang sulit ini, maka pemerintah memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk mengatasi ekonomi dalam negeri Indonesia.
“Kita berdoa semoga tahun 2017 target pemerintahan Presiden Jokowi bisa tercapai untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri. Dengan mudahnya semua perizinan investasi di dalam negeri, juga berhasil dari masukan Tax Amnesty, sehingga hasil itu dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, yang juga Ketua Bidang Perekonomian DPP Golkar melihat ada upaya optimis dari Presiden Jokowi dalam hal perbaikan ekonomi dalam negeri.
“Setiap Presiden tampil, selalu menandakan optimisme bahwa pihaknya bisa memperbaiki situasi ekonomi Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Sementara 2018 baru 6 persen,” katanya.
Menurut Mekeng, ini adalah tantangan besar karena untuk menaikkan satu persen pertumbuhan saja memerlukan investasi Rp800 sampai Rp1.000 triliun, dan itu merupakan setengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tentunya, Mekeng menambahkan, agar target tersebut bisa terealisasi, maka harus ada pembenahan besar-besaran dalam hal perizinan serta fasilitas pelayanan publik lainnya. “Sehingga investor masuk ke Indonesia merasa nyaman dana aman,” ungkapnya. (Deni)
