NUSANTARANEWS.CO – Tersangka kasus suap terkait pembangunan proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Amran HI Mustary segera diseret ke meja hijau untuk diadili. Berkas tersebut telah dirampungkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Berkas Amran HI Mustary hari ini tahap II,” ujar Hendra Karianga yang merupakan Kuasa Hukum Amran HI Mustary, di Jakarta, Senin, (5/12/2016).
Menurutnya, selama menjalani pemeriksaan, Amran telah membeberkan banyak hal yang selama ini belum terungkap kepada penyidik KPK. Salah satunya terkait adanya aliran uang kepada para petinggi di Kementerian PUPR selama menjalani pemeriksaan.
“Sekarang tinggal KPK-nya saja siap atau tidak mengungkap itu pejabat-pejabat di Kementerian PUPR yang sebagian sudah kembalikan uang ke KPK,” tegasnya.
Sebagai informasi Amran merupakan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Dia ditetapkan menjadi tersangka oleh lembaga antirasuah pada April 2016.
Amran diduga terlibat dalam kasus dugaan suap anggota DPR terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara di bawah Kementerian PUPR. Amran diduga telah menerima uang lebih dari Rp 15 miliar dari para pengusaha melalui Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.
Uang suap tersebut terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR. Diduga, Amran meminta uang dari para pengusaha dengan menjanjikan bahwa para pengusaha akan mendapatkan pekerjaan dalam proyek pembangunan jalan yang diusulkan sejumlah anggota Komisi V DPR.
Akibat perbuatannya itu, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. (Restu)
