NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna DPRD Kab. Nunukan ke- 7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, Kamis (14/11/2024).
Dalam Paripurnya yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma Leppa dan dihadiri unsur Forkopimda tersebut, setiap Fraksi membacakan pandangannya.
Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya, Ramsah minta agar Pemerintah memaksimalkan penguatan UMKM sebagai soko guru ekonomi pada APBD Tahun 2025.
Menurut Demokrat, sesuai data yang tertuang dalam pengantar Nota Keuangan, proyeksi APBD Kab. Nunukan tahun anggaran 2025 yang di estimasikan belanja daerah 2 Trilyun 33 Milyar 929 Juta 158 Ribu 329 Rupiah, mengalami kenaikan sebesar 12 Milyar 964 Juta 162 Ribu 340 rupiah atau naik sebesar 0,64% dari anggaran tahun 2024 yang lalu.
Kenaikan ini bukan suatu yang menggembirakan kita sebagai masyarakat kabupaten nunukan, sebab kenaikan ini masih mengandalkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sehingga tidak bisa mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara makro. sementara pendapatan asli daerah belum mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan.
“Bercermin dari kondisi keuangan Kabupaten Nunukan berdasarkan pengantar Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 belum mencerminkan keprihatinan pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran,” kata Ramsah.
Hal ini tercermin dari banyak kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan kebutuhan mendesak dan penting untuk dilaksanakan, oleh sebab itu kami Fraksi Demokrat menyampaikan catatan rekomendasi sebagai berikut.
Fraksi Demokrat menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama, kenaikan harga beberapa bahan pokok yang cukup tinggi menyebabkan lajunya inflasi yang tentunya semakin menyulitkan masyarakat kita, untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan-kebijakan makro dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
Fraksi Demokrat meminta agar Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian pergeseran anggaran secara proporsional dalam rangka menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat tanpa mengesampingkan kebijakan dan rencana pembanguna yang telah disusun.
“Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan segala potensi daerah di segala sektor baik dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, perpajakan dan sumber-sumber lain dalam hal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sampai hari ini belum menunjukkan peningkatan secara signifikan,” pungkasnya. (ES)
