NUSANTARANEWS.CO – DPRD Jatim menuding pemerintah tak pro rakyat karena menutup 6 pabrik gula di Jatim dan merubahnya menjadi obyek wisata heritage. Pasalnya, dengan perubahan fungsi tersebut akan mengancam kesejahteraan petani tebu di Jatim.
“Pabrik gula itu menguasai hajat hidup orang banyak dalam hal petani tebu yang tentunya juga kewenangan dari Pemprov untuk melindungi hajat hidup masyarakat Jatim khususnya petani gula. Jadi seharusnya pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemprov untuk mengambil keputusan tersebut. Bukan seenaknya begitu mengubah pabrik gula untuk wisata heritage,” ungkap anggota Komis B DPRD Jatim Ninik Sulistyaningsih saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (4/1/2016).
Ninik mengatakan seharusnya pemerintah pusat tak perlu menutup atau mengalihfungsikan pabrik gula tersebut karena Pemprov Jatim sendiri sudah berkomitmen untuk mengambil alih pengoperasionalan pabrik-pabrik gula di Jatim. “Gubernur Jatim sudah mengirim surat ke Menteri terkait kesanggupan untuk mengambilalih pengelolaan semua pabrik gula di Jatim,” sambungnya.
Sebagai bentuk penolakan keputusan pemerintah tersebut, kata Ninik, Komisi B DPRD Jatim akan datang ke Jakarta untuk menanyakan keputusan pemerintah tersebut. “Kami akan sampaikan ke pusat secara resmi menolak keputusan tersebut,” tandasnya.
Sekedar diketahui, Kementerian BUMN merencanakan akan menutup sejumlah pabrik gula yang dikelolanya dengan alasan efisiensi dalam produksi. Melihat rencana tersebut, tampaknya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI telah melakukan program regrouping terhadap enam Pabrik Gula yang dikelolanya.
Enam pabrik gula tersebut antara lain PG Kanigoro Madiun, PG Olean, PG Wringin Anom, PG Pandjie, PG Rejosari dan PG Purwodadi.Dipilihnya enam pabrik gula tersebut, pihak PTPN XI menilai memiliki kapasitas produksi kecil dan kurang suplai tebu ke pabrik gula tersebut. (Three)
