Surat imbauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para pegawainya supaya ikut Aksi 412 besok. Foto Dok. Pribadi
Surat imbauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para pegawainya supaya ikut Aksi 412 besok. Foto Dok. Pribadi
Surat imbauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para pegawainya supaya ikut Aksi 412 besok. Foto Dok. Pribadi
Surat imbauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para pegawainya supaya ikut Aksi 412 besok. Foto Dok. Pribadi

NUSANTARANEWS.CO – Beredarnya surat imbauan, bahkan bisa dibilang surat perintah atau instruksi di sejumlah kementerian kepada pegawainya untuk mengikuti aksi tanggal 4 Desember 2016 (412) besok mendapatkan respon yang negatif dari Politisi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid.

Sodik yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengungkapkan, setiap kelompok masyarakat memang berhak untuk menyatakan pendapat melalui aksi unjuk rasa atau demo. Lalu berhak juga memobilisasi kader dan simpatisannya.

Namun, lanjut Sodik, jika lembaga negara sudah mengeluarkan imbauan dan perintah wajib bagi pegawainya, maka ini tak ubahnya sama dengan zaman orde baru dulu.

“Cara-cara seperti ini persis seperti zaman orde baru ketika birokrasi terlibat politik,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Menurutnya, 412 itu bukanlah menyatakan pendapat, karena berdasarkan pada instruksi wajib dan perintah yang harus dilakukan.

“Demo yang baik dan efektif adalah demo dengan ketulusan dan kesadaran, maksimal dari pesertanya. Bukan demo dimobilisasi, dipaksa hingga dibayar,” ujar Sodik.

Bahkan, Sodik mengatakan, dirinya pun mendapatkan informasi tentang surat perintah atau instruksi dari kementerian kepada pegawainya tersebut.

“Seperti yang saya dapatkan¬† dokumen surat imbauan dari seorang pejabat di sebuah kementerian kepada anak buahnya,” katanya menambahkan. (Deni)

Komentar