NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sehubungan dengan rencana Pemerintah sebagaimana dikemukakan Menko Polhukam Wiranto Senin (8/5/2017) untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah untuk berhati-hati. Dirinya menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan persuasif.
“Saya berpendapat Pemerintah harus bersikap hati-hati, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya,” ungkap Yuzril dalam siaran tertulis yang diterima redaksi, Senin (8/5/2017) di Jakarta.
Tidak hanya itu, langkah hukum itupun, kata Yusril harus benar-benar didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. “Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh Jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI,” sambungnya.
Menurutnya, rencana pembubaran HTI merupakan persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sepaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya.
“Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yursil meminta pemerintah untuk mencari tahu apa sebabnya, gerakan-gerakan keagamaan Islam di tanah air akhir-akhir ini menguat dan sebagian meninggalkan sikap moderat dan menempuh cara-cara radikal. Hal yang lazim terjadi adalah, radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa dirinya diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan.
“Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa, sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang,” tandasnya.
Pewarta/Editor: Romandhon