NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan BBM terus menggelinding termasuk di Jawa Timur. Politisi senior partai Demokrat Jawa Timur Agusdono Wibawanto memastikan menolak keputusan pemerintah tersebut.
“Sikap Kami tetap menolak sebab kondisi masyarakat yang secara ekonomi belum stabil dan pastinya akan ada kenaikan harga-harga di semua pasar tentunya pasti akan membuat masyarakat kehidupannya berat,” kata pria asal Malang ini, Rabu 7 September 2022.
Pria bergelar doktor ini mengatakan di tengah melambungnya harga-harga kebutuhan pokok tersebut sebagai efek kenaikan BBM, pihaknya mempertanyakan posisi dari pemerintah saat ini. “Dalam hal ini posisi pemerintah d mana?” jelasnya.
Janji pemerintah akan menggelontorkan BLT, lanjut pria yang akrab dipanggil gusdon ini mengatakan program BLT yang dijanjikan pastinya tidak akan menyentuh kesemuanya lapisan yang berdampak. “Pemerintah harusnya bijak dimana kalau memang posisi keuangan masih minim seharusnya yang dihentikan dulu adalah proyek-proyek besar infrastruktur yang jelas-jelas belum bisa bermanfaat buat masyarakat secara langsung. Tentunya saya minta harus dihentikan dulu,” jelasnya.
Pemberian subsidi, sambungnya, merupakan wujud kehadiran negara dan pemerintah dalam semua aspek dengan tujuan untuk kenapa harus menjadi mensejahterakan rakyat. “Tapi faktanya memberikan subsidi bagi pemerintah untuk masyarakat kok menjadi beban. Membantu rakyatnya kok merasa jadi beban. Inikan sangat aneh sekali,” jelasnya.
Agusdono mengatakan ke depan pihaknya berharap agar pemerintah melakukan explorasi minyak mentah yang ada di bumi Indonesia.Seharus sejak dulu pemerintah sudah harus bermain juga di hilir dengan meningkatkan kapasitas dan produk BBM sendiri dan tentunya di olah di negara sendiri. “Akibat kita beli BBM dari luar negeri dengan harga patokan luar negeri juga mahal harganya,” jelasnya.
Tak hanya itu, kata Agusdono, harusnya pemerintah berani mengambil langkah cepat melakukan moratorium pembangunan infrastruktur yang jelas-jelas membutuhkan biaya besar dan terkesan dipaksakan dan belum jelas pemanfatannya dalam jangka pendek ini.
“Intinya subsidi itu kewajiban negara dan wujud kehadiran negara kepada rakyatnya dan untuk membantu dan mesejahterakan rakyat. Kenapa pemerintah harus galau dan tertekan kalau tujuannya mensejahterakan rakyat,” tandasnya. (setya)