NUSANTARANEWS.CO – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, menyampaikan bahwa Pemerintah masih belum siap mengungkap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lampau.
Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya resistensi pengungkapan pelanggaran HAM, baik dari dalam Pemerintah maupun dari luar Pemerintah. Meskipun banyak desakan dari elemen-elemen masyarakat yang menginginkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dituntaskan.
“Hampir semua kasus HAM selalu ada resistensi. Kita ini dalam posisi tidak mau bicara kelam masa lalu, jadi itu harus di-close,” ungkapnya dalam diskusi ‘Menagih Nawa Cita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ yang digelar oleh Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) di Ruang Diorama UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Kamis (20/10).
Bahkan, lanjut Sidarto, bukti konkritnya adalah adanya pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film yang menyinggung pelanggaran HAM masa lalu. “Putar Pulau Buru digrebek, ada film The Act of Killing digrebek,” katanya.
Padahal, Sidarto menyebutkan, di negara lain saja, kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu diungkap hingga tuntas. “Bahkan sampai ada museum soal HAM, seperti di Chili, Argentina dan Kamboja,” ujarnya.
Mantan Ajudan Presiden Soekarno itu juga menuturkan, Pemerintah seperti memiliki beban moral jika mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. “Bagaimana kita punya sejarah yang benar kalau kebenaran belum terungkap? Sejarah itu harusnya History Told by History, bukan History Told by the Winner,” kata Sidarto.
Seharusnya, Sidarto menambahkan, Pemerintah tidak perlu terbebani dengan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Justru dengan diungkapkannya hal tersebut, akan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.
“Ini harus dibuka, kita nggak perlu malu membuka masa kelam. Supaya kita nggak mengulangi masa lalu di masa depan nanti,” ungkapnya. (Deni)