NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Bawaslu Jatim melunak dalam hal anggaran untuk pengawasan di Pilkada di tahun 2024 mendatang. Dana yang disodorkan oleh Bawaslu Jatim untuk pengawasan sebesar Rp 969 M untuk pelaksanaan pengawasan di Pilkada tahun 2024 mendatang.
Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin mengatakan besaran anggaran tersebut belum final, dimana nantinya akan dilakukan sharing dengan daerah.” Dimungkinkan harga bisa berkurang tidak Rp 969 M,” jelasnya di Surabaya, Senin (10/1).
Amin mengatakan di bawah yaitu khususnya ditingkat TPS, ada pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada serentak di 38 kabupaten atau kota ,para petugas di TPS juga melakukan pengawasan untuk Pilgub Jatim 2024 mendatang.
“Tentunya anggarannya bisa disharing dimana saat ini akan sering dilakukan pertemuan dengan daerah sehingga anggarannya bisa ditekan atau dikurangi,” jelasnya.
Bawaslu Jatim sendiri, sambung Mohammad Amin, belum bisa menentukan jumlah besaran yang pasti anggaran pengawasan yang dibutuhkan dalam Pilkada serentak mendatang. Ditambahkan oleh Mohammad Amin pengurangan anggaran tersebut diprediksi tidak sampai 50 persen.
“Pola sharingnya bisa jadi di pengadaan barang dan jasa maupun di honorarium panwas TPS. Misalnya disepakati apakah honorarium TPS ditanggung di Pilkada kabupaten/kota atau di Pilgub Jatim. Sedangkan kebutuhan lainnya akan dilakukan sharing dengan Pemkab maupun Pemkot di Jatim,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengatakan pihaknya berharap dana pengawasan berkurang mengingat saat ini masih dalam Pandemi Covid-19. “Kalau berkurang kami prediksi bisa mencapai Rp 400 M,” jelas mantan Pangdam Bukit Barisan ini.
Pria kelahiran kertosono Nganjuk ini mengatakan saat ini masih belum fiinal dalam menentukan anggaran pengawasan. “Nanti ada sharing-sharing tersebut sampai menemukan angka finalnya,” tutupnya. (setya)