NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Fraksi PDIP DPRD Jatim menyoroti kinerja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim. Dinas tersebut dipersoalkan kinerjanya karena terjadi penurunan alokasi anggaran sebesar 21 persen untuk APBD 2020 dibandingkan APBD 2019.
“Padahal Jatim merupakan lumbung pangan nasional. Sector pertanian merupaka tempat bekerja 6,67 juta atau 32,15 persen rakyat Jatim. Ini adalah lapangan pekerjaan yang paling besar menyerap tenaga kerja di Jatim. Mengapa terjadi penurunan anggaran dan apakah mampu dana tersebut mencukup kebutuhan sektor pangan. Kami minta penjelasan gubernur tentang hal ini,” kata Ketua FPDIP DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno di kantornya, selasa (5/11/2019).
Dikatakan wanita asal Malang ini, realisasi belanja APBD 2019 hingga Oktober 2019 untuk Dinas Pertanian dan Pangan juga masih hanya 47 Persen.
“Dalam dua bulan terakhir, dinas ini harus menghabiskan anggaran Rp 55 M. Ini menjadi indikator kinerja yang rendah. Dan kami mempertanyakan juga serapannya juga masih rendah,” lanjutnya.
Wanita yang juga tokoh koperasi ini juga menanyakan beberapa masalah laten bidang pertanian yaitu kurangnya pelatihan pupuk organik dan kurangnya alat pembuatan pupuk organik.
“Atas temuan-temuan tersebut, kami menunggu penjelasan Gubernur Jatim,” tutupnya.
Pewarta: Setya W