NUSANTARANEWS.CO – Menteri Kordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, dengan pertumbuhan Indonesia hanya sekitar 5% tak akan membuat investasi mengalir deras ke dalam negeri. Pasalnya, investor lebih tertarik ke India dan China yang pertumbuhannya di atas 7%.
“Percuma kita bolak-balik mengundang perusahaan asing di dalam negeri. Karena asing-asing enggak bodoh. Kecuali di sektor sumber daya alam, kalau mereka lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5%, mereka enggak mau investasi di sini. Ngapain, di India 7,3% di Cina 7,2%, Indonesia baru 2%. Kita harus berani berpikir out of the box,” ujar Rizal di Bandung seperti rilis yang diterima nusantaranews.co di Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Rizal mengatakan, Indonesia perlu menerbitkan bond sekiar US$ 100 miliar untuk pembiayaan (financing) infrastruktur. Penerbitan bond atau obligasi ini setelah melalui revaluasi seluruh aset BUMN. Sayangnya, ujar Rizal, tak semua menteri di Kabinet Kerja mendukung gagasannya. Bahkan tak semua BUMN melakukan revaluasi aset.
“Hanya beberapa BUMN menangkap ide ini melakukan revaluasi aset. Asetnya naik Rp 800 triliun. Tapi kalau seluruh BUMN melakukan ini, asetnya akan naik Rp 2.500 triliun. Sehingga kita menerbitkan financing US$ 100 miliar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sekarang hanya 5% dan ditargetkan 6,5% akhir tahun ini,” ujar Rizal.
Rizal mengatakan, bila gagasan ini dijalankan akan membangkitkan kepercayaan investor dan akan berebutan masuk ke Indonesia.
“Ini akan membuat orang lebih percaya bahwa ekonomi Indonesia akan bangkit. Kalau kita berhasil menerbitkan total bond US$ 100 miliar,” ujar Rizal.
Dia mengatakan, dana tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia dan sisanya untuk menggerakan sektor ril.
“Pemerintah engga usah pusing kita mampu membangun jalur kereta api, sepanjang Sumatera, Sepanjang Kalimantan dan Sulawesi. Biayanya hanya US$ 40 miliar. Kita sisikan Rp 60 miliar lagi untuk memompa sektor riil di seluruh Indonesia. Sayangnya ide tadi belum sepenuhnya didukung di kabinet,” paparnya. (ER)
Artikel terkait: Pengelolaan SDM dan SDA Jadi Masalah Indonesia