NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama balai latihan kerja (BLK) Komunitas Tahap Pertama. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berharap agar sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik untuk menghadapi persaingan.
Kepala Negara menyampaikan, salah satu upaya untuk mewujudkannya ialah dengan membangun banyak BLK terutama di lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
- Menaker Ingin Ubah Persepsi Publik Tentang BLK
- Menaker Hanif: Fokus dan Masifkan Pelatihan Kerja di BLK
- Jumlah Pengangguran di Bondowoso Masih Tinggi
“Kita nanti di 2025-2030 ini memiliki bonus demografi. Ini bisa merupakan keuntungan besar kita dalam bersaing dengan negara-negara lain. Tapi, kalau kita tidak bisa mengelola juga bisa menjadi masalah besar bagi kita,” kata Presiden.
Sebagai tahap awal, ungkap Presiden, pemerintah sejak tahun 2017 lalu telah mendirikan 50 BLK yang tersebar di sejumlah pondok pesantren. Tahun 2018, pemerintah mendirikan 75 Balai Latihan Kerja. Melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, 1.000 BLK ditargetkan untuk dapat dibangun pada tahun 2019.
“Tahun ini kita akan bangun insyaallah 1.000 BLK komunitas. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri, 1.000 itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun,” tuturnya.
Menurut Presiden, kehadiran BLK di lingkungan pondok pesantren diyakini sangat dibutuhkan. Para santri yang tersebar di 29.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia nantinya dapat melatih sekaligus meningkatkan keterampilannya lewat pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK yang ada.
“Bagi pondok-pondok pesantren, saya melihat ini efektif dalam memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas dengan lebih cepat dan lebih baik, serta langsung di dalam pondok pesantren,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prsiden mengingatkan agar program pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dengan itu, angkatan kerja yang telah melalui proses pelatihan BLK dapat langsung diserap oleh industri.
“Misalnya (pelatihan) IT nanti diterima di perbankan-perbankan yang kita miliki. Kenapa tidak? Santri jadi bankir kan boleh. Jadi manajer bank syariah kan bisa. Jadi direktur utama bank syariah kenapa tidak?,” kata Presiden.
Kepala Negara memastikan bahwa program BLK ini akan terus berada dalam pantauannya. Presiden akan secara langsung mengevaluasi hasil dan pemanfaatan program-program pelatihan yang nantinya akan diikuti para santri di seluruh Indonesia.
“Nanti setelah ini mulai, saya akan mulai melihat langsung seperti apa (hasilnya),” tandasnya.
Sekadar diketahui, penandatanganan perjanjian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (20/2/2019) kemarin yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah lembaga penerima bantuan BLK Komunitas. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Penerima bantuan BLK tersebut diwakili oleh pimpinan Pondok Pesantren Ma’had Aly Raudhatul Muhibbin (Kabupaten Bogor) K.H. M. Lukman Hakim dan pimpinan Pondok Pesantren Al Islam Al Amin (Kota Kediri) K.H. Aizzudin Abdurrahman. (red/nn)
Editor: Achmad S.