NUSANTARANEWS.CO – Public Talks TIDI, usulkan indeks integrasi nasional. Konflik sektoral yang kembali mencuat belakangan ini di tanah air bila dibiarkan tanpa solusi yang tepat dapat menjadi ancaman nyata terhadap disintegrasi bangsa. Terkait dengan isu tersebut, The Indonesia Democracy Initiative (TIDI), pada Ahad (15/9) menggelar diskusi publik yang bertema: “Mencegah Disintegrasi Bangsa dari Residu Pemilu hingga isu Papua”.
Direktur Eksekutif TIDI, Arya Sandhiyudha dalam diskusi tersebut mengusulkan pentingnya sebuah perumusan terkait peningkatan Indeks Integrasi Nasional (IIN) berbasis praktik Keadilan, Kebebasan, dan Kesejahteraan.
Menurut Doktor Ilmu Politik lulusan Turki ini, ada delapan komposit yang dapat menjadi ukuran Indonesia dalam membaca situasi ancaman tiap daerah maupun agregat secara nasional sebagai bahan rujukan untuk membangun kualitas integrasi.
“Sebagai unsur pendukung Integrasi nasional delapan diantaranya adalah: Hubungan antar suku/daerah, Hubungan antar agama, Hubungan intra agama, Hubungan antar golongan sosial-ekonomi, persepsi warga asli – pendatang, peran lembaga adat, hubungan antar generasi tua-muda, serta persepsi pusat-daerah.” jelas Arya
Dalam Public Talks yang digelar TIDI di bilangan Jakarta Pusat yang bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional, Arya mengungkapkan bahwa pasca pemilu residu benturan antar pendukung masih terasa, meski sudah sangat jauh berkurang. Oleh karena itu, diskusi ini memberikan masukan penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terutama setelah terjadinya kerusuhan di Papua beberapa minggu yang lalu.
“Sudah menjadi tugas kita untuk mengajak sebanyak mungkin warga negara segera move on dan tidak terpancing lagi menjelang momen rutin rawan keretakan seperti Pilkada, tegas Arya.
TIDI bertekad menjadi melting pot ragam pihak yang biasanya tidak semeja dengan menghadirkan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty, Da’i Muda Habib Idrus Al Jufri, Tokoh Muda Papua Velix Wanggai, Pegiat Pemuda Katholik Lidya Natalia Sartono, Politisi beberapa Parpol, Profesor Bambang Shergi Laksono, dan Ekonom TIDI Handi Risza yang menggagas ide dalam satu meja, meramu komitmen dalam satu ruang diskusi.
“TIDI berkomitmen untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas demokrasi yang substansial, bukan hanya sekedar menjalankan demokrasi procedural, tegas Arya yang juga meraih Master dalam Bidang Studi Strategis dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.
Beberapa point yang menjadi solusi dan komitmen bersama para narsum dalam Public Talks untuk mencegah disintegrasi bangsa antara lajn:
- Menjaga komunikasi, silaturahim dan komunikasi melalui program bersama antar entitas dan organisasi yang kami pimpin untuk memperkaya basis penguasaan perspektif Global dan Lokal, karena permasalahan bersifat multi persepsi.
- Menjadi bagian solusi pembangunan berbasis pendekatan antropologis yang menjunjung tinggi pembangunan budaya dan manusia.
- Menjadi bagian dari anak bangsa yang memajukan Indonesia dengan memperhatikan kesetaraan dan distribusi kawasan lintas segmen. Manajemen Sumber Daya Alam SDA di masa depan sangat menentukan keberlanjutan potensi nasional.
- Menjadi bagian solusi untuk menyadarkan pentingnya perbaikan kualitas penyelenggaraan Negara, terutama melalui peningkatan kualitas pejabat publik dan anggota legislatif yang punya kapasitas dan kualitas.
- Menjaga komitmen terhadap Pancasila agar Indonesia tetap utuh menjadi tanah bagi anak bagi segala bangsa yang sangat berwarna bagai pelangi. Menjaga persatuan perasaan untuk memajukan masyarakat modern, adil, makmur, berbasis spiritual dan intelektual cerdas, serta berkeadilan hukum dalam menghadapi bonus demografi di era pasca demokrasi (post democracy)
- Menekan ego kelompok untuk menyatukan persatuan perasaan untuk menghindari situasi terpecah belah. Persatuan perasaan adalah dasar agar bisa menjadi bangsa yang memimpin di dunia.
- Merumuskan Indeks Integrasi Negara Bangsa, terutama yang dapat mendorong terhapusnya ketidakadilan, kebebasan, penindasan. Memajukan praktik Keadilan, Kebebasan, dan Kesejahteraan. Pendekatan tidak boleh dengan cara kekerasan dan dihargai kesetaraan.
- Menjadi solusi dengan menyudahi kontradiksi antara sumber kekayaan dengan kemiskinan. Arus pembangunan infrastruktur harus diseimbangkan dengan kemampuan pengakuan terhadap komunitas yang punya kebutuhan spesifik tertentu. (yameen)