Prajurit Aktif Dilarang Keras Ikuti Senior Terjun ke Politik Praktis

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara Alih Kodal. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/ Singgih Pambudi Arinto)

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara Alih Kodal. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/ Singgih Pambudi Arinto)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman. Foto: Dok. Istimewa/NusantaraNews
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman. Foto: Dok. Istimewa/NusantaraNews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Seluruh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali diingatkan untuk tidak melibatkan prajurit aktif untuk terjun ke dunia politik praktis menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Mulyono dalam sambutan yang dibacakan Wakasad Letjen Tatang Sulaiman pada acara Silaturahim Purnawirawan TNI AD di Kantor Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Mulyono mengungkapkan, pihaknya sangat menghormati niat dari para Purnawirawan TNI AD yang ingin mendarmabhaktikan dirinya melalui jalur politik, baik itu eksekutif maupun legislatif.

“Kami amat yakin, kecintaan para senior terhadap institusi TNI AD yang amat besar akan menjadi motivasi pendorong untuk tidak melibatkan prajurit maupun satuan-satuan TNI AD ke dalam kancah kontestasi politik,” ungkapnya.

Komitmen para Purnawirawan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Sapta Marga, kata dia, sangat tepat apabila dikaitkan dengan dinamika situasi domestik yang sedang dihadapi, khususnya terkait tahun politik menjelang pelaksanaan pesta demokrasi nasional 2019 nanti.

Mulyono juga menegaskan, sebagai insan Sapta Marga yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya para Purnawirawan sangat prihatin dengan kentalnya politik identitas karena penggunaan isu SARA oleh politisi guna mendapat dukungan dari masyarakat.

“Kita dapat melakukan langkah mitigasi dengan mencoba menularkan nilai filosofis Sapta Marga di lingkungan kita demi tetap tegaknya persatuan serta kesatuan bangsa,” ujar mantan Pangkostrad ini.

Lebih lanjut ia menyampaikan, guna pengamanan Pilpres 2019, TNI AD sebagai bagian dari TNI akan bahu membahu bersama Polri mengawal dan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.

“Kita bertekad agar hajat besar demokrasi Indonesia ini tidak menimbulkan ekses yang justru kontra produktif dengan upaya kita menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Mulyono.

Pewarta: Roby Nirarta
Editor: Achmad S.

Exit mobile version