NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafidz Tohir, mengungkapkan bahwa jika pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut bahwa peminjaman uang dilakukan untuk menutup bunga utang benar adanya, maka saat ini Indonesia sedang terjebak dalam permasalahan yang sangat besar.
“Bila peminjaman itu betul-betul terjadi berarti sudah besar sekali permasalahan negara. Selama ini Menteri Keuangan sangat kurang transparan pada Komisi XI. Dan ini harus segera dibicarakan dengan Bu Sri Mulyani terkait APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan defisit APBN. Sebab hal tidak bisa kita biarkan berlarut-larut,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Menurut Hafisz, peminjaman tersebut terjadi karena Pemerintah terlalu memaksakan pembiayaan infrastruktur, apalagi pembiayaannya dibebankan pada pajak dan pendapatan dalam negeri.
“Kita tidak bisa membiayai pembangunan sepenuh pada pajak dan pengahasilan dalam negeri, walaupun memang betul PDB (Pendapatan Domestik Bruto) kita meningkat. Akan tetapi, beban yang kita terima untuk membangun negeri ini, sejalan dengan naiknya harga komoditi dan menurunnya tingkat pembelian,” ujarnya.
Untuk itu, Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mengharapkan ke depannya Pemerintah harus dapat banyak meningkatkan investasi dari luar negeri dan kerja sama dengan swasta.
Hal itu dilakukan, menurut Hafisz, agar tidak kembali memberatkan keuangan negara. Karena lanjutnya, keuangan negara seharusnya hanya membuat dan memberikan fasilitas untuk surfastruktur dan infrakstuktur.
“Pada akhirnya ini akibat kita genjot untuk pembangunan, sehingga APBN kita amblas semua. Untuk itu saya ingatkan ke depannya jangan sampai infrastruktur kita gerakan semua menggunakan APBN,” katanya mengingatkan. (Deni)